Oleh : Dwi Indah Lestari, S.TP
KELAKAR, Lingkarjatim.com – Mengkhawatirkan. Kasus covid di kabupaten-kabupaten di Madura terus mengalami penambahan jumlah. Di Bangkalan tercatat hingga ahad, 21 Juni 2020, jumlah kasus positif covid telah mencapai 151 orang (koranmadura.com, 21 Juni 2020). Sedangkan di Sampang, kecamatan Sampang kota kembali sumbang 2 pasien positif covid. Hingga total kasus covid di Sampang mencapai 81 orang (koranmadura.com, 23 Juni 2020). Tak jauh beda dengan dua kabupaten yang lain, Pamekasan juga mengalami penambahan 3 kasus menjadi 85 orang (portalmadura, 22 Juni 2020). Sementara Kabupaten Sumenep hingga saat ini jumlah kasus covid mencapai 35 orang setelah terjadi penambahan 10 kasus baru (tribunmadura.com, 23 Juni 2020).
Pelaksanaan tracing agresif yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditengarai menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus baru. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk Penanganan Covid 19, Achmad Yurianto (kompas.com, 2020). Namun demikian tak sedikit yang melihat kebijakan new normal yang sedang gencar dipromosikan pemerintah turut andil dalam peningkatan kasus baru covid 19.
Kebijakan new normal yang dipicu oleh kondisi ekonomi negara yang mengalami kelesuan akibat berbagai pembatasan selama pandemi, oleh sebagian besar masyarakat masih dimaknai dengan kebolehan beraktivitas seperti semula seperti halnya sebelum wabah datang. Sementara itu berbagai protokol kesehatan yang dirancang pemerintah untuk mengiringi kenormalan baru ini, ternyata masih dianggap sebatas aturan yang bila dilanggar akan berakibat denda atau sanksi saja. Padahal protokol tersebut ditetapkan dalam rangka meminimalir resiko penularan wabah.
Akibatnya, penyebaran wabah justru semakin masif dan berdampak pada lonjakan kasus yang terus meningkat jumlahnya. Dengan kondisi Madura yang seperti ini, tentu patut dipertanyakan, siapkah Madura menyambut new normal tanpa membahayakan keselamatan warganya? Apakah demi alasan ekonomi cukup untuk mempertaruhkan nyawa rakyat menghadapi keganasan pandemi ini?
Tak bisa dipungkiri, kondisi pandemi telah memaksa roda perekonomian rakyat mengalami mati suri. Rakyat menjerit karena mereka tak hanya dihadapkan pada resiko terpapar wabah, namun juga ancaman kurang pangan akibat berbagai pembatasan. Hingga saat new normal digulirkan, mereka antusias menyambutnya dan berbondong-bondong keluar mencari sesuap rezeki. Namun, kenyataan bahwa virus ini terus mengintai tentu tak bisa diremehkan. Bahkan banyak pihak memperingatkan, kondisi ekonomi akan semakin parah bila wabah tak juga dituntaskan.
Semestinya pemerintah tidak hanya memikirkan keberlangsungan ekonomi semata dalam kondisi yang ada saat ini. Agenda utama yang seharusnya diambil bukanlah dengan mengajak masyarakat berdamai dengan virus corona. Namun pemberantasan wabah, inilah yang terpenting dilakukan sekarang. Bukankah temuan-temuan baru hasil tracing pemerintah daerah, cukup menegaskan bahwa new normal sebenarnya tidak tepat diterapkan sekarang.
Tracing semata tentu tak cukup untuk menghentikan laju penyebaran virus, bila pergerakan manusia terus berjalan aktif. Oleh karena itu pembatasan aktivitas warga dan wilayah seharusnya tetap diterapkan. Tracing tetap terus dilakukan agar data orang yang sakit dan sehat didapatkan. Sehingga penanganan selanjutnya berupa isolasi dan perawatan pasien bisa dilakukan.
Untuk membantu warga yang terdampak pandemi, pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. Pendanaan bisa dilakukan dengan mengatur kembali anggaran belanja pemda dan memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tak begitu penting untuk difokuskan pada penanganan wabah hingga tuntas. Selanjutnya pemerintah memberikan edukasi secara persuasif dan terus-menerus terkait bahaya covid dan protokol kesehatan yang harus mereka taati selama pandemi masih berlangsung, agar warga terbangun kesadaran dan mau bersinergi dengan pemerintah dalam agenda pemberantasan wabah. Bila pandemi berakhir, perekonomian negara akan bisa berputar kembali dan keselamatan rakyat tidak perlu dipertaruhkan. Untuk mencapainya, diperlukan kemauan dan ketegasan pemerintah menerapkan aturan dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Wallahu’alam. (*)
*Penulis adalah owner michant_craft.
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
