Oleh : Zia Ulhaq*
KELAKAR, Lingkarjatim.com- Rilisnya film joker sangat tepat ditayangkan (2/10). Dimana konten film joker kali ini yang diperankan oleh Arthur Fleck sebagai Joker lebih kepada sosok protagonis dibandingkan dengan film-film joker sebelumnya yang muncul sejak tahun 1989 yang menjadi pemeran antagonis sebagai musuh Batman. Kali ini joker menjadi peran kaum ploretar yang mana alur cerita di pemerintah kota Gotham tidak lagi peduli terhadap kaum bawah. Jadi dia muncul sebagai joker untuk menyuarakan HAM (hak asasi manusia) kaum proletariat terhadap pemerintah Gotham tersebut.
Tidak jauh beda keadaan kota Gotham dengan indonesia, yang mana indonesia saat ini sedang mengalami kerancuan dalam ber-demokrasi. Kesamaan yang ada pada konten film joker 2019 dengan indonesia, bahwasannya demokrasi di indonesia kali ini sudah mulai mengalami polemik ketidakstabilan. Mulai dari aksi demonstran mahasiswa dan pelajar dalam menyuarakan HAM (hak asasi manusia)(23/9). Pemicu aksi yang diawali oleh terbentuknya UU KPK dan RUU KUHP yang mana penuh keganjalan serta tidak adil terhadap seluruh rakyat hususnya kelas bawah. Dari hal itu muncul gelombang mahasiswa setiap daerah yang turun ke jalan sebagai ekspresi mereka dalam menyikapi ketidakadilan.
Kegiatan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar dengan tujuan untuk meminta hasil RUU KUHP tidak di sahkan serta meminta presiden untuk membuat Perpu terhadap UU KPK yang sudah disahkan. Namun hal itu masih belum dilakukan, hanya saja RUU KUHP yang ditunda untuk pengesahannya bukan ditolak oleh presiden. Maka perlu suatu cara untuk mengatasi terhadap polemik yang terjadi
Aksi masa yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar menimbulkan insiden, seperti penembakan dan pemukulan sehingga menimbulkan korban yang tewas saat melakukan aksi. Prilaku represif tersebut masih belum ditemukan secara riil apakah dilakukan oleh aparat atau ada oknum lain yang terlibat dalam insiden yang terjadi. Tidak hanya itu, setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar terjadi penangkapan terhadap aktivis lingkungan Dhandy Laksono sang sutradara Seksi killers. Penangkapan aktivis lingkungan dilakukan karena ciutannya tentang wamena di papua. Aksi masa demonstrasi mahasiswa dan pelajar sangat disayangkan karena kurang adanya tanggapan serius oleh presiden, sehingga ada beberapa anggapan yang miring terhadap presiden dari kurang tegasnya membuat kebijakan yang pro-rakyat.
Demokrasi yang secara substansial ialah mendahulukan kedaulatan rakyat, maka seluruh kepentingan negara yang menganut sistem demokrasi harus bertumpu terhadap kepentingan rakyat. Maka dari itu prilaku-prilaku yang terjadi dalam kepincangan demokrasi, seharusnya presiden bersikap responsif menghadapi hal tersebut. Karena presiden sebagai orang nomor satu diindonesia harus menjaga kodusifitas rakyatnya dalam berdaulat.
Dari beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini, maka pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab khususnya dalam keamanan negara harus menjaga kestabilan negara indonesia. Jika hal itu tidak dilakukan, sudah dipastikan bahwa ada sebuah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok yang akan dilakukan. Akan tetapi jika pemerintah tidak bisa menyikapi hal tersebut, tidak bisa dipugkiri bahwa di indonesia akan ada Joker yang akan memperjuangkan keadilan terhadap kaum proletar yang sampai saat ini kurang diprioritaskan oleh pemerintah demi utuhnya NKRI.
Jadi perlu kesadaran terhadap mereka bahwasannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah dasar dalam ber-demokrasi. Entah kapan Joker ala indonesia akan hadir, yang jelas akan tiba pada saatnya. Sebab nilai-nilai keadilan dan kebenaran akan tetap ditegakkan oleh pemuda dan mahasiswa.
*Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
