SURABAYA, Lingkarjatim.com – Dua srikandi di Jawa Timur gagal menekan kasus covid-19 selama dua pekan, sesuai deadline dari Presiden Joko Widodo. Hingga 14 hari ini, kasus covid-19 di Jatim tembus 14.941 orang.
Dua srikandi itu adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Jokowi menaruh harapan besar ke Khofifah agar menekan kasus covid-19 di Jatim, dan juga Risma lantaran 50 persen lebih kasus covid-19 di Jatim dari Surabaya.
Khofifah dan Risma terus bekerja keras melakukan berbagai upaya, dan usaha untuk menekan kasus covid-19. Misalnya,
memasifkan tes, pelacakan (tracing), isolasi hingga treatment dengan jumlah yang lebih banyak.
Selain itu, Khofifah dan Risma juga memaksimalkan mesin PCR, rapid tes massal, tracing, dan penyediaan ruang isolasi yang lebih besar supaya isolasi menjadi nyaman, dalam hal ini RS Darurat. Kemudian kedua srikandi itu juga gencar melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, terutama di pusat-pusat keramaian seperti pasar, mal, utamanya di Surabaya Raya.
Tak hanya itu, Khofifah dan Risma juga gencar menggalakkan bagi-bagi masker, bahkan 2 juta masker amanah dari Jokowi dibagikan ke pasar, pemukiman warga, hingga jalanan. Tujuannya agar masyarakat terbiasa menggunakan masker. “Karena riset membuktikan bahwa 60 persen populasi menggunakan masker, maka Rate of Transmission (RT) bisa dibawah satu dan kurva bisa turun,” kata Khofifah.
Sementara Risma, tak segan menegur bahkan memberi sanksi sosial berupa hukuman push up, kepada warga yang melanggar protokol kesehatan tak memakai masker. Salah satunya di pemukiman warga di Kecamatan Tandes, Surabaya. “Saya turun di tempat yang pandeminya masih tinggi, supaya warga tahu bahwa kita masih belum aman. Makanya kita lakukan sosialisasi,” kata Risma.
Kerja keras kedua srikandi itu dinilai sudah tepat, bahkan diapresiasi dari berbagai elemen masyarakat, seperti Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Sebab, langkah itu bagian penting dari penanganan dan pengendalian covid-19.
“Kampanye protokol pencegahan itu merupakan langkah yang tepat,” kata Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), Estiningtyas Nugraheni.
Esti mengatakan, protokol pencegahan sangat berperan untuk mengendalikan jumlah kontak terhadap virus. Salah satu upaya terpenting adalah kepatuhan, dan kedisplinan dalam menjalani protokol kesehatan guna mencegah covid-19. “Protokol cegah covid ini direkomendasikan WHO dan Gugus Tugas adalah pemakaian masker dengan benar, rajin cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak minimal 1,5 – 2 meter. Ini bagian penting dalam mengendalikan jumlah kontak virus,” kata perempuan yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga ini.
Sementara itu, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (FKM Unair) Surabaya, Windhu Purnomo, menilai Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak serius menekan kasus covid-19. Sehingga, deadline dari Presiden Jokowi untuk menekan kasus covid-19 selama dua pekan tak bisa dikendalikan. “Saya melihat tidak ada usaha yang signifikan dari pemerintah daerah, untuk mengejar target yang diberikan oleh presiden tersebut. Sehingga kasus terus naik,” kata Windhu.
Selain itu, Windhu mengaku juga mengamati testing, tracing, dan treatment pemerintah tak maksimal, baik itu Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim maupun Dinkes kabupaten/kota. Harusnya, kata Windhu, Dinkes harus mampu memaparkan peningkatan jumlah testing maupun tracing selama dua pekan. “Tapi perlu diingat kalau testingnya tinggi, tapi tidak di-tracing ya sama saja penularannya tetap akan tinggi. Jadi harus berseiring,” katanya.
Dari sisi mortalitas (kematian), Windhu melihat usaha pemerintah untuk menurunkan angka kematian akibat Covid-19 atau Case Fatality Rate (CFR) belum signifikan. Mengingat CFR Jatim dan CFR Surabaya masih lebih tinggi dari pada nasional. “CFR Nasional itu 5,1. Sedangkan Surabaya 7,8. Kalau Jatim 7,4,” ujar Windhu.
Tingginya CFR khususnya di Kota Surabaya, menurut Windhu, disebabkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan, tidak bisa mengimbangi dengan tingginya kasus covid-19. “Saya melihat memang ada peningkatan kapasitas bed, penambahan ventilator serta penambahan RS rujukan, tapi itu masih kecil. Sehingga belum mampu menampung banjir bandang dari masyarakat,” kata Windhu.
Windhu berharal Presiden Jokowi bijak melihat kasus covid-19 di Jatin terutama di Surabaya. “Kalau soal out come atau hasil tidak ujuk-ujuk setelah itu langsung turun. Tapi harus ada proses, dan mungkin bisa perlahan-lahan turun,” kata Windhu. (Amal Insani)
