Menu

Mode Gelap

Uncategorized · 5 Jun 2020 12:40 WIB ·

Akademisi : Penanganan Covid 19 di Sidoarjo Dinilai Sengkarut


Akademisi : Penanganan Covid 19 di Sidoarjo Dinilai Sengkarut Perbesar

Listiyono Santoso

SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Upaya penanganan virus corona (Covid-19) dengan berbasis desa di Sidoarjo dinilai tumpang tindih dan sengkarut. Hal ini dikemukakan oleh Listiyono Santoso akademisi dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, penanganan covid berbasis desa harusnya menguatkan konsep desa tanggap covid 19 yang sudah dibentuk.

“Bukan malah melemahkan apalagi membuat tumpang tindihnya kewenangan,” kata Listiyono Santoso, Jumat (05/06/2020)

Dijelaskan Listiyono, konsep kampung tangguh yang berbasis RW itu menguatkan desa tanggap covid bukan malah melahirkan konflik baru atau benturan. Seperti halnya bantuan kucuran dana Rp 3 juta untuk RW bisa sia-sia kalau kemudian hanya sekedar bantuan transport dan mamin.

“Dan harusnya kampung tangguh sesuai konsep pemkab diajukan oleh RW yang warga nya ada yang kena positif Covid. Lalu kemudian disahkan oleh desa, baru bantuan dari pemkab diberikan ke kampung tangguh yang disahkan oleh desa tersebut,” ujarnya.

Masih kata Listiyono, ini artinya, tidak setiap RW perlu dapat bantuan Rp 3 juta, melainkan hanya RW tertentu di desa tersebut yang memang harus memenuhi syarat kampung tangguh. Jadi bantuan Rp 3 juta sangat tak berefek apapun dalam penanganan covid 19.

“Seharusnya pemkab membuat kajian yang matang dalam konteks ini dengan bekerjasama desa, melibatkan praktisi lapangan yang sudah membantu suport penanganan covid 19” imbuhnya.

Ditambahkan Listiyono, jadi kampung tangguh yang diajukan oleh RW dan disahkan oleh desa itulah yang kemudian layak mendapatkan bantuan dari pemkab bukan hanya sebesar Rp 3 juta, akan tetapi malah ini dibagi rata tetapi tidak dianalisis kebutuhannya.

“Seharusnya pemkab meminta desa melakukan pendataan posko aktif di tingkat RT atau RW kepada desa apalagi yang mau ditetapkan sebagai basis kampung tangguh baru kemudian menganalisis kebutuhan anggaran operasional,” ucapnya.

Oleh karena itu, sehingga yang dibutuhkan sebagai posko penanganan covid 19 untuk benar-benar berfungsi melakukan check point secara menyeluruh. Bukan sekedar mengingatkan warga menggunakan masker saja.

“Dengan kondisi seperti ini harusnya tidak boleh terjadi,” tukas Listiyono yang juga ketua RT di wilayah Buduran. (Imam Hambali)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gandeng ICW, Kampus UTM Gelar Pendidikan Anti Korupsi

26 September 2024 - 15:41 WIB

Abdi Desa PMII UTM, Begini Antusias Masyarakat Pendabah, Kamal Bangkalan.

10 September 2024 - 17:08 WIB

Buka Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024, KPU Sosialisasi Syarat Terbaru yang Harus Dipenuhi

26 August 2024 - 17:09 WIB

Jalan Desa Gemurung-Tebel Rusak, Begini Respon Pemkab Sidoarjo

14 March 2024 - 16:11 WIB

20 Warga Binaan Umat Hindu di Jatim Peroleh Remisi Nyepi

11 March 2024 - 15:54 WIB

GERAK CEPAT MEMBANGUN DESA; KKN 03 STAI AL-HAMIDIYAH BANGKALAN SUKSES TERAPKAN PROGRAM BLUE GREEN ECONOMY

6 January 2024 - 20:24 WIB

Trending di Uncategorized