JATIM, Lingkarjatim.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim menunda pembahasan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 219-2024.
Penundaan dilakukan karena pihak eksekutif (Sekdaprov) tidak datang dalam pembahasan, padahal sebelumnya, pansus sudah menegaskan tidak akan melakukan pembahasan jika bukan sekda yang menjelaskan secara langsung.
“Sekda mengutus kepala Bappeda, BPKAD dan Bapenda tanpa kejelasan ketidakhadiran, alasannya masih rapat di eksekutif. Jadi kita pending sampai senin nanti,” kata anggota pansus, Mathur Husyairi saat dikonfirmasi.
Mathur mengatakan, penundaan pembahasan itu merupakan bagian dari tarik ulur pembahasan, dan itu tidak baik. Karena pembahasan PRPJMD ini, kata dia, pansus hanya diberi waktu 10 hari, itu pun dipotong hari libur dan libur nasional, sehingga tersisa 8 hari.
“Kalau seperti ini, kami menilai eksekutif tidak siap atau mereka menyembunyikan sesuatu dari kita,” katanya.
Mathur menjelaskan, pihaknya hanya meminta penjelasan terkait angka-angka target yang ada di 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) itu. Mulai dari naskah akademiknya hingga data-data yang mendukung munculnya angka-angka tersebut.
“Itu yang kita minta, kan ada kajiannya, kalau hanya otak-atik angka saja misalnya, kemudian kita diminta untuk menerima, ya tidak bisa, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Menurut Mathur, penjelasan itu penting, karena RPJMD adalah kitab pembangunan. Rencana pembangunan Jawa Timur selama 5 tahun ada di RPJMD yang kemudian diturunkan ke RKPD dan itu harus sinkron dari tahun ke tahun.
