GRESIK, lingkarjatim.com – Aliansi mahasiswa GEPUNG (gabungan PMII GMNI LMND IMM BEM UISI) memperingati hari Tani dengan berunjuk rasa ke Kantor Pemda Gresik, Selasa (24/9).
Mereka menolak Revisi Undang-undang Pertanahan dan RKUHP serta menuntut Reforma Agraria Sejati UU Agraria Nomer 5 Tahun 1960.
Dari pemkab, ratusan massa itu melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Kabupaten Gresik.
Koordinator massa dari PMII Gresik, Faisol Ridlo, menjelaskan bahwa konflik pertanahan setiap tahunnya terus meningkat.
“Dalam sekala luas konflik pertanahan di Indonesia, riau merupakan provinsi terbanyak mengalami konflik, lalu diikuti oleh Jawa Timur yakni sejumlah 35 konflik agraria di sepanjang tahun 2018,” kata dia.
Lebih lanjut Faisol memaparkan, dari 35 kasus konflik yang terjadi di Jawa Timur, tiga kasus dari Gresik akibat dampak pembangunan megaproyek yakni tol Gresik Mojokerto, bendungan sembayat, pelabuhan international JIPPE, imbuh Fasiol ditengah-tengah kegiatan aksi.
Dalam orasinya, massa meminta DPRD Gresik untuk menyampaikan penolakan mereka pada RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP.
RUU pertanahan menurut massa aksi dianggap akan mematikan hak-hak petani didalam pertanahan. Sedangkan kedua RUU lainnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan merugikan kedaulatan NKRI.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik dan Wakil ketua DPRD Gresik saat menemui mahasiswa berjanji untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan massa. Mereka pun menandatangani sebagai bentuk pakta Integritas tuntutan para demonstran.
“Kami sebagai tangan panjang pemerintah pusat akan menyampaikan tuntutan dari kawan-kawan”, tegas Alif. (Khudaifi/Hisan)
