Oleh : Moh. Nizar Zahro*
OPINI, Lingkarjatim.com – Bang Haji Rhoma Irama benar dalam syair lagunya. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Tak terkecuali pesta jamuan IMF/World Bank di Bali. Bahkan pesta tersebut “sudah berakhir” sebelum dimulai.
Tengok saja pelaksanannya. Tidak ada greget. Sepi pemberitaan. Bahkan paling banyak menerima hujatan. Bagaimana bisa menggelar pesta, bila rumah sebelah sedang berkabung? Itulah gambarannya. Di Bali ada pesta, di Lombok dan Palu sedang berduka.
Sebagai manusia waras mestinya membatalkan atau menunda pesta tersebut. Atau kalau sudah terlanjur menyebar undangan, maka buatlah sesederhana mungkin. Tapi ini sebaliknya, kemewahan tetap dipertontonkan. Mobil mewah dipajang tanpa rasa malu. Ironis.
Rapat mewah IMF-World Bank tetap berlangsung di Bali, 8-14 Oktober 2018. Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Lombok dan Palu tidak mampu menghentikan pesta-pora tersebut. _The show must go on._
Dikatakan rapat mewah, ini sesuai dengan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa Annual Meeting di Bali merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. (https://m.liputan6.com/bisnis/read/3608725/pertemuan-imf-bank-dunia-di-bali-bakal-jadi-yang-terbesar-sepanjang-sejarah).
Pernyataan terbesar sepanjang sejarah, tentu berkonsekuensi dengan biaya yang super besar. Acara yang super mewah akan dikenang sepanjang masa. Tak tanggung-tanggung, pemerintahan Jokowi telah menyiapkan anggaran Rp. 855 miliar.
(https://bisnis.tempo.co/read/1134254/anggaran-imf-world-bank-rp-855-miliar-disetujui-jokowi-bukan-sby/full?view=ok)
Wajar jika publik marah dan meminta annual meeting tersebut dibatalkan, atau setidaknya ditunda, atau dilakukan penghematan secara besar-besaran. Kemarahan publik dipicu oleh penanggulangan bencana yang belum maksimal.
Menanggapi kemarahan publik, Jokowi angkat bicara bahwa peserta annual meeting IMF/WB mengeluarkan biaya sendiri. Kedua, biaya besar sejatinya untuk membangun apron bandara Ngurah Rai dan persimpangan jalan.
Atas adanya bantahan presiden, maka patut diluruskan bahwa pernyataan presiden salah tempat. Sejatinya, anggaran pembangunan apron bandara yang dimaksud Jokowi ada di Kemenhub, sedangkan anggaran terowongan persimpangan ada di KemenPupera.
Adapun angggaran pertemuan tahunan IMF-WORLD BANK di Bali itu valid dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018 di pos Kementerian Keuangan.
Khusus untuk anggaran 2018, berdasarkan Kertas Kerja Satker tahun anggaran 2018, bahwa biaya annual meeting IMF/WD telah dialokasikan sebesar Rp. 750 miliar. Dengan kode 055.
Biaya tersebut belum termasuk yang dikeluarkan oleh BI sebesar Rp. 200 milyar yang dialokasikan untuk biaya persiapan untuk hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office).
Adapun anggaran Rp. 750 miliar oleh Kementerian Keuangan dipergunakan untuk membiayai : Biaya jasa profesional congres organizer Rp. 602,2 miliar, belanja perjalanan luar negeri Rp. 2,581 miliar, Kesekreatariatan 18,510 miliar, dukungan penyelenggaraan IT infrastruktur Rp. 0,234 miliar, kegiatan pendukung pelaksanaan rapat Rp. 116,389 miliar, dan perangkat ITEnd user Rp. 10,133 miliar.
Fakta tersebut perlu dikemukakan untuk menjawab komentar Presiden Jokowi yang terkesan tanpa data. Seperti klaim presiden bahwa tamu membiayai makannya sendiri. Logikanya mana ada tamu harus membayar makannya sendiri. Tuan rumah lah yang harus menanggungnya.
Indonesia telah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Hampir Rp. 1 triliun!! Sekarang apa manfaatnya bagi Indonesia. Nihil!! Tidak percaya?? Lihat nilai rupiah. Tetap nyungsep. Tidak ada gairah ekonomi. Amsyong. Sudah keluar duit Rp. 1 truliun, tapi hasil nihil.
*Ketua Umum SATRIA GERINDRA-Satuan Relawan Indonesia Raya
