Bangkalan, Lingkarjatim.com- Puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi Gerakan Pemuda Peduli Hewan Ternak (GP2HT) Bangkalan menggelar demonstrasi ke kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan. Puluhan tersebut menuntut Dinas Peternakan turun kelapangan dalam melakukan pengawasan serta tranparansi dalam pengalokasian dana alokasi khusus sebesar Rp 1.4 Miliar rupiah yang digunakan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK).
Dziki Maulana selaku koordinator aksi menilai penangan PMK serta ketersediaan obat di Bangkalan sangat minim tidak sesuai dengan undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada bab V bagian l tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
“Kami menuntut Dinas Peternakan kabupaten Bangkalan melakukan pengawasan dan pengawalan bagi sapi yang sudah terdampak atau yang belum terdampak PMK,” Ucapnya saat membacakan tuntutannya di depan kepala dinas peternakan, Jum’at (30/9/22).
Selain itu mereka menuntut keputusan Menteri pertanian nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/22 tentang bantuan kompensasi terhadap masyarakat yang sapinya terdampak PMK.
“Yang kedua kami menuntut Dinas Peternakan memberikan hak para peternak sesuai dengan keputusan Menteri,” Tegasnya.
Bahkan mereka tidak hanya menuntut tentang bantuan kompensasi saja, mereka juga menuntut terkait tranparansi dana DAK untuk penanganan PMK.
“Yang ketiga kami menuntut Dinas Peternakan harus tranparansi terkait alokasi dana DAK sebesar Rp 1.4 miliar tersebut,” Ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ahmad Hafid selaku kepala dinas peternakan mengatakan sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani kasus PMK di Bangkalan.
“Jadi kami sudah berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan ini, jika memang ada yang belum puas itu hal wajar,” Ucap Hafid.
