Oleh: Citra Oktavia Mochtar*
OPINI, Lingkarjatim.com – Sebelum penulis menjelaskan tentang dampak demokrasi yang bermuara pada ilusi kesejahteraan rakyat. Maka, penulis akan menjelaskan lahirnya demokrasi untuk mendudukkan persoalan agar bisa memberikan pemahaman yang utuh tentang demokrasi yang selama ini dipuji-puji oleh negeri ini. Secara isensial, perkembangan pemikiran tentang demokrasi selalu disertai dengan perkembangan kritik terhadapnya. Bahkan pada awal kemunculannya di Yunani Kuno, demokrasi mendapat kritikan-kritikan. Filsuf Plato (429-437 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) termasuk pengkritik demokrasi karena menempatkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang buruk.
Mereka tidak percaya akan kemampuan rakyat biasa untuk menentukan atau menjalankan pemerintahan. Kritik berikutnya muncul dari kelompok konservatif Inggris beberapa abad kemudian. Edmund Burke (1729-1797) mengkritik demokrasi yang dianggap menghancurkan lembaga-lembaga tradisional yang sejak lama telah menjadi sumber nilai dan kebijaksanaan dalam masyarakat.
Pada awal abad ke-20, demokrasi mendapat tantangan dengan munculnya gerakan fasis, monarki yang otoriter, kelompok militer yang anti-demokratis dan sebagainya. Tetapi demokrasi (liberal) meluas ke seluruh dunia menyusul berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Momentum itu dianggap oleh Francis Fukuyama dalam bukunya, The End of History and the Last Man sebagai akhir sejarah dengan demokrasi liberal yang keluar sebagai pemenang. Sebelumnya Samuel Huntington juga menggambarkan demokratisasi terjadi di dunia dalam tiga gelombang yang berbeda.
Tetapi, pada perkembangannya demokrasi liberal itu tetap mendapat kritik. Anthony Giddens mengkritik demokrasi karena mengakibatkan tiga kondisi. Pertama, relativisme tidak hanya menghancurkan absolutisme tetapi juga menghancurkan toleransi, keragaman, dan kebebasan berpikir. Kedua, demokrasi yang disertai dengan kapitalisme menyebabkan akumulasi tanpa akhir sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Ketiga, demokrasi justru tidak berjalan dengan baik karena institusi demokrasi seperti partai politik atau penguasa nyatanya tidak peduli dengan demokrasi itu sendiri karena yang paling penting bagi penguasa adalah tercapainya tujuan kekuasaan. Tiga kondisi itu secara tidak langsung menyebabkan empat krisis, yaitu krisis ekologis, krisis kemiskinan dengan skala yang terus semakin membesar, krisis kekerasan yang semakin meluas, dan krisis karena meluasnya tekanan terhadap hak demokrasi yang mengakibatkan adanya ketidakmampuan untuk mengembangkan potensi manusia.
Kritik paling mutakhir berasal dari Jason Brennan yang menyalahkan demokrasi sebagai penyebab meningkatnya rasisme, ujaran kebencian, hingga munculnya figur-figur yang tidak kompeten sebagai pemimpin. Ada beberapa alasan mengapa demokrasi ia anggap sebagai sistem yang buruk. Demokrasi yang memberikan hak memilih dianggap tidak menjamin kesetaraan. Brennan menganggap masyarakat politik tidak akan pernah setara. Brennan melihat ada tiga kelompok dalam masyarakat yang disebutnya sebagai “hobbit”, “hooligan”, dan “Vulcan”.
“Hobbit” adalah orang-orang yang apatis, apolitis, dan tidak mau tahu dalam banyak urusan menyangkut politik. Kalaupun mereka tahu, sangat minim yang mereka pahami. “Hooligan” adalah orang-orang yang antusias terhadap politik. Mereka memiliki informasi mengenai politisi ataupun partai politik yang didukung. Tetapi kelompok ini cenderung hanya fanatik terhadap kelompok politiknya dan bersikap antipati terhadap kelompok lain. “Vulcan” adalah orang-orang yang rasional, cerdas, dan mengambil keputusan berlandaskan rasionalitas. Mereka memilih calon pemimpin atau partai politik berdasarkan pertimbangan yang rasional. Namun jumlah kelompok ketiga ini sangat sedikit. Padahal demokrasi membutuhkan kelompok agar demokrasi berkualitas. Brennan menawarkan solusi untuk ini adalah “epistokrasi”. Sistem ini adalah sistem yang cukup radikal karena yang menentukan nasib masyarakat hanyalah kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai “vulcan”.
Sementara itu, bagaimana kaitannya dengan demokrasi Indonesia saat ini, apakah sudah bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat sebagaimana yang didengung-dengungkan selama ini, diakui atau tidak demokrasi sebagaimana dipaparkan oleh para ilmuwan diatas juga sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia, sebab, adanya demokrasi ini justru menjadi pintu masuk untuk saling adu kekuatan para kaum elitis untuk melanggengkan status qou. Sebab yang paling subtansi dari demokrasi di Indonesia adalah ukurannya berjalannya pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Padahal pemilihan umum untuk pemilih pemimpin tidak jarang menggunakan politik identitas, ras, suku, etnis sebagaimana digambarkan oleh tokoh modernitas Anthony Giddens. Dan itu atas nama demokrasi sebagai contoh di DKI Jakarta ketika seorang calon berupaya untuk menjelaskan yang sesungguhnya jangan mau dirayu dengan narasi-narasi ayat suci yang sebenarnya hanyalah kemuflase justru ia yang mendapat kecaman dan harus mendekam dipenjara. Bahkan belakangan atas nama demokrasi adanya tagar #2019gantipresiden yang berujung pada persekusi terhadap seorang ibu dan anaknya yang terjadi di DKI Jakarta bagian dari dampak demokrasi, sehingga hakikatnya demokrasi di Indonesia belum juga memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan bangsa ini.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang tidak sempurna dan memiliki sejumlah kecacatan. Cacat tersebut terdapat di hampir seluruh aspek dari demokrasi itu sendiri. Cacat tersebut diantaranya juga terdapat pada pemilihan umum sebagai mekanisme yang dikehendaki oleh demokrasi untuk memilih pemimpin. Masalah dalam pemilihan umum itu diantaranya adalah pada saat kampanye atau pemasaran (marketing) politik. Seringkali demokrasi tidak menghasilkan pemimpin yang terbaik. Hal itu dikarenakan oleh minimnya pengetahuan rakyat tentang para calon. Begitu pun karena faktor manipulasi yang dilakukan calon pada masa kampanye tentang dirinya hanya karena tujuan pragmatis dan jangka pendek: kekuasaan an sich.
Bagi Indonesia, keyakinan demokrasi menjadi jembatan mencapai kesejahteraan melewati pemilihan umum bukan lagi mitos, tetapi seolah menjadi kutukan. Sudah hampir satu dekade Indonesia berpaling dari otoritarianisme, tetapi demokrasi tak membawa perubahan yang signifikan dan kesejateraan seakan hanyalah ilusi. Di antara banyak penyebab kebuntuan jalan adalah demokrasi menyediakan ruang bagi penumpang gelap yang kemudian membajak sistem pemerintahan baru. Mereka adalah elite-elite lama yang menguasai sumber daya politik-ekonomi, kapital, dan jaringan di pusat-pusat pengambilan kebijakan di lembaga pemerintahan dan menjadikan rakyat sebagai tumbal politik. Tanpa lelah mereka terus bersiasat di partai-partai politik untuk meneguhkan oligarki. Bahkan, sebagian menduduki jabatan penting dan strategis di lembaga politik kenegaraan, sambil berpetuah mengenai demokrasi dan kesejahteraan meskipun itu hanyalah sublimasi untuk melegitimasi elektabilitasnya dan kesejahteraan rakyat hanyalah ilusi. Oleh karena itu, sebagai rakyat biasa, masihkah kita, percaya terhadap sistem demokrasi kita.
*Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Fisip Unair
