“Plis deh pak bu’ pns bayarannya ga sama kayak pejabat. Meskipun ditanggung negara itu nunggu pas pansiun, pns masih ada golongannya, yang dipikir bukan cuma bayar UKT doang, tolong dong pak bu lebih bijak dalam memngambil kebijakan karena semua dapet imbass” tulisanya.
Dalam penetapan nominal potongan ini, ternyata kampus tidak melibatkan dan partisipasi mahasiswa sama sekali sehingga banyak yang mahasiswa keberatan dengan kebijakan yang dinilai kurang biijak. komentar itu datang dari @opik Gramschi.
“Dalam penetapan potongan kampus ini tidak pernah melibatkan mahasiswa, padahal semua mahasiswa terkena imbas dari kebijakan ini, plislah pihak birokrat, mahasiswa harus dilibatkan dalam penetapan apalagi penentuan kebijakan yang sifatnya penting seperti penetapan uang kuliah tunggal di masa pandemi ini”
Mahasiswa juga sangat menyangkan tidak ada transparansi dari kampus yang juga menjadi perhatian banyak mahasiswa karena sejatinya transparansi merupakan elemen penting dalam pengambilan kebijakan dari @_husennn lagi.
“Sampai saat ini, transparansi belum pernah di publis padahal amanat undang-undang nomer 14 tahun 2008 jelas termaktub bahwa segala bentuk informasi termasuk anggaran perlu di publish”.
Sampai tulisan ini UINSA tidak merespond sama sekali terhadap komentar dari mahasiswanya.(Farel)
