Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Pelaksanaan analisa penggolongan nilai bumi dan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2022 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 100 juta.
Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga, berdasarkan penelusuran tim redaksi lingkarjatim.com Bapenda dalam hal ini menggunakan PT. Mitra Prima Utama (PT.MPU) yang beralamat di Jalan Bintaro Raya no 8 kelurahan Kebayoran lama Utara, Jakarta Selatan.
PT. MPU menjadi satu-satunya peserta dalam pengadaan langsung untuk melaksanakan analisa penggolongan nilai bumi dan penentuan ZNT di Kabupaten Bangkalan dengan kualifikasi izin usaha kualifikasi kecil, KBLI -71102 aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI.
Belum diketahui pastinya apakah PT. MPU yang beralamat kantor di Jakarta tersebut mengirimkan tim langsung dari Jakarta atau menggunakan tenaga lokal untuk melaksanakan proyek tersebut, namun sebelumnya, saat dikonfirmasi, Kepala Bapenda Bangkalan, Ismed Effendi melalui kepala bidang pajak dan retribusi, Budi Hariyanto menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar jasa konsultasi pihak ketiga yang melakukan survei lapangan di semua desa di Bangkalan.
“Survei kelapangan ke desa-desa,” ucapnya kepada media lingkarjatim Rabu (22/02/23).
Tujuan survei lapangan tersebut menurut Ismed Efendi untuk dijadikan naskah untuk menaikkan NJOP di Bangkalan.
“Sebagai naskah untuk kita naikkan NJOP, tahun ini kita naikkan lagi,” tuturnya menjelaskan.
Namun lagi-lagi waktu itu saat ditanya tentang siapa pihak ketiga yang melaksanakan survei tersebut, Ismed Effendi enggan menyampaikan.
“Yasudah, ada apa? kok diminta pihak ketiganya? mau diapakan?,” Tuturnya lagi serta mempertanyakan maksud dan tujuan kami menanyakan pihak ketiga sebagai pelaksana survei tersebut.
“kalau media kan cukup kegiatannya apa, pelaksanaannya bagaimana kan gitu, bukan o semua proyek CV nya apa, mau ditarget ke CV nya, apa… Itu BPK bukan Lingkarjatim,” tegasnya menyudutkan.
Pelaksanaan survei tersebut menurutnya berlangsung selama tiga bulan.
“Kan mendatangi semua desa, kecamatan nanti bisa kecamatan ada sampel-sampelnya, itu untuk dasar kita untuk menaikan NJOP di tahun ini,” pungkasnya. (Hasin)
