SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Komisi D DPRD Sidoarjo meminta pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan program pengentasan kemiskinan. Pasalnya, angka kemiskinan di Sidoarjo dari 5,3 persen kepala keluarga miskin menjadi 5,9 persen. Padahal diwaktu yang sama, pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasich, program pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui berbagai program hendaknya harus lebih ditingkatkan menyusul masih ditemukannya keluarga pra sejahtera di beberapa desa di Sidoarjo.
“Pemerintah dari tingkat desa, Kecamatan hingga Kabupaten harus lebih intens melakukan monitoring atas warganya yang belum sejahtera,” terang Abdillah Nasich, Rabu (04/10/2023).
Kata Nasich, program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan itu bukan hanya pemenuhan kebutuhan pangan saja namun pengembangan jaminan sosial pendidikan dan kesehatan juga harus dilakukan. Meski berbagai kebutuhan hidup sudah terpenuhi namun hak masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang baik, hak mendapatkan pendidikan dan sebagainya belum terpenuhi masih belum dikatakan sejahtera.
“Tidak hanya itu, pemerintah harus bisa mengembangkan budaya usaha yang artinya melakukan pemberdayaan bagi masyarakat dengan melakukan pelatihan kerja,”ucap Legislator PKB tersebut.
Dijelaskan Nasich, beberapa program untuk masyarakat sudah dijalankan oleh Pemkab Sidoarjo, termasuk bantuan beras, bedah rumah maupun juga berbagai pelatihan kerja.
“Program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan sudah baik, hanya perlu ditingkatkan saja, agar kesejahteraan masyarakat bisa merata,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar yakni sandang, pangan dan papan bagi masyarakat belumlah cukup dikatakan sejahtera, banyak hal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah agar tingkat kesejahteraan masyarakatnya naik dan merata.
“Pembangunan infrastruktur baik rumah sakit, sekolahan dan lainnya juga harus menjadi atensi khusus pemerintah untuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat yang memadai termasuk peningkatan layanan baik kesehatan maupun mutu pendidikan,” ujar Bangun.
