BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur, ternyata tak berjalan mulus. Suasana sidang paripurna terus saja dihujani interupsi oleh sejumlah anggota dari berbagai fraksi. Salah satu anggota DPRD, Mathur Husairi menilai, ada pengebirian dari pihak eksekutif kepada legislatif, lantaran tidak ada transparansi tentang dokumen APBD.
“Perubahan P-APBD ini sudah dilakukan enam kali, terakhir pergub yang di serahkan kepada koni,” Ucapnya dalam rapat paripurna yang di gelar pada hari selasa malam (28/9/21).
Ia menyayangkan, sikap eksekutif yang tidak transparan.
“Pada saat itu eksekutif menyampaikan defisit, minus dan segala macam. Ketika kita minta eksekutif untuk menyampaikan kondisi real saat itu, tidak ada satupun yang berani menyampaikan, padahal saat itu hadir ketua Bapedda, BPKAD, Dispenda bahkan di pertemuan pertama itu Sekdaprov hadir,” Lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia juga menanyakan pijakan yang mau digunakan, mengingat rencana pembangunan jangka menengah baru saja dirubah.
“Padahal RPJMD kita baru saja dirubah dan ikonnya juga diturunkan, lantas pijakan yang kita gunakan ini yang mana, padahal perubahan itu sudah di lakukan enam kali,” Ujarnya.
Mantan aktivis itu menilai pendistribusian informasi penting tidak merata di Gedung DPRD Jatim.
“Okelah PBB tidak punya fraksi sendiri di Indrapura ini, kami harus di gabung dengan PKS dan Hanura, tapi paling tidak pendistribusian informasi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur ini tidak boleh disembunyikan, ini maksudnya apa? Kita ini mau dijadikan tukang stempel atau kita mau menambahkan diri sebagai dinas DPRD Jawa Timur, fungsi kita mengawasi salah satunya mengawasi pelaksanaan PERDA dan undang undang yang lain termasuk perda APBD,” Keluhnya. (Muhidin)
