Plt dan Siapkan Pansel
Sementara itu Khofifah menjelaskan, terkait masih banyak jabatan kepala OPD kosong pasca 16 pejabat eselon II dirotasi dan mutasi, pihaknya akan melakukan Plt dan segera menyiapkan Panitia Seleksi (Pansel).
“Ya besok kita akan rapat bikin Pansel. Panselnya kan sudah ada sebetulnya. Kemarin itu kan juga ada Pansel, proses untuk merotasi. Jadi hari ini yang kosong-kosong akan di-Plt, kemudian kita segera open bidding,” katanya.
Khofifah juga memaparkan beberapa hal yang menghambat proses pengisian jabatan OPD Pemprov Jatim, salah satunya karena status Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang masih mengambang.
Sejak awal tahun lalu, gubernur yang juga ketua umum PP Muslimat itu mengaku masih menunggu kepastian status lima Bakorwil. Namun baru mendapat kepastian Bakorwil boleh diisi pada Maret.
“Kabupaten/kota yang ketempatan Bakorwil mungkin juga ingin tahu, tapi bahwa struktur itu hanya ada di Jatim. Nah, Jateng dan Jabar sekarang ini saya mendengar sedang mengajukan Bakorwil lagi,” ujarnya.
Setelah Maret disetujui ada Bakorwil, Khofifah kemudian minta dikoordinasikan anggarannya berinduk ke mana, karena struktur ini hanya ada di Jatim. Akhirnya ketemu anggarannya berinduk ke Sekda.
Kenapa harus menunggu kepastian status Bakorwil? “Lima eselon II, coba kalau terlanjur diisi kemudian tiba-tiba lembaga ini tidak dibenarkan, kayak apa itu nasib mereka yang sudah ditunjuk sebagai kepala Bakorwil,” ucapnya.
Selain itu, sebenarnya Khofifah telah mengajukan nama ke-16 pejabat eselon II yang dilantik ke BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) sejak awal Juni 2020.
Namun pelantikannya harus beberapa kali tertunda, karena saat akan dilantik sejumlah orang terpapar Covid-19. Selain itu, menyesuaikan dengan kondisi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.
