Selain itu, legislator yang juga doktor Ilmu Hukum Pemerintahan lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menyoroti soal assessment alias penilaian, mengingat salah satu asesor kandidat eselon II yakni Sekretaris Daerah (Sekda/eselon I).
“Lha Sekdanya sudah alih fungsi, turun setera dengan eselon III. Apa mungkin calon kandidat eleson II di-assessment eselon III. Ini kalau bicara kompetensi, fungsi ya,” katanya.
Politikus asal Partai Golkar Jatim itu juga heran dengan penunjukan Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang notabene selain sebagai koordinator OPD juga ketua tim anggaran.
“Plh itu orangnya, manusianya, jabatannya masih ada, cuma berhalangan sementara. Apakah sakit, ada mungkin cuti haji atau tugas lain, itu sementara. Tidak ada ceritanya Plh itu sampai berbulan-bulan,” kata Freddy.
“Dalam sejarah Sekda di Jatim, sepengetahuan saya, tidak ada Plh sampai berbulan-bulan. Tidak benar Plh sepanjang itu, ini preseden buruk!” tandasnya.
Freddy angkat bicara, lantaran sudah kesal melihat karut marut birokrasi di Pemprov Jatim. Lagi pula, salah satu tugas DPRD Jatim memang melakukan fungsi pengawasan (controlling).
“Antara gubernur sama dewan itu checks and balances, mitra sejajar, jadi saling mengawasi. Gubernur juga boleh mengawasi DPRD, begitu pula dengan DPRD. Kita ini bukan atasan dan bawahan, makanya saya bicara,” tegasnya.
