Suasana acara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pemerintah Kabupaten Bangkalan 2018-2023
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Madura Coruption Watch mengkritisi tidak hadirnya Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Camat pada forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pemerintah Kabupaten Bangkalan 2018-2023, Rabu (21/11/2018).
Ketidakhadiran sebagian unsur dari eksekutif maupun legislatif dalam acara penyusunan rencana strategis selama lima tahun kedepan itu dianggap hal yang tidak serius dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Menurut Syukur, Direktur LSM Madura Coruption Watch (MCW) seharusnya didalam forum penyusunan Renstra tersebut pihak legislatif dan Camat wajib datang guna untuk mensinkronkan program Bupati selama 5 tahun mendatang.
“la saya hadir ini kan diundang juga, kalau DPRD-nya tidak hadir bagaimana mau sinkron. Nanti OPD yang mengajukan tiba-tiba ditolak oleh dewan,” ucapnya, Kamis (22/11/2018).
Padahal, kata dia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan selaku pihak penyelenggara sudah mengundang Ketua beserta anggota Komisi B DPRD Bangkalan sebagai peninjau.
Dengan demikian, Syukur mempertanyakan, Keseriusan Pemerintah dalam menyusun Rencana Strategis untuk pembangunan Bangkalan lima tahun kedepan.
“Ada apa dengan dewan? Apa sudah benar-benar singkron program Bupati yang akan datang?,” ungkapnya bertanya-tanya.
Lebih lanjut, dia juga menyayangkan banyaknya Camat yang mewakilkan kepada bawahannya untuk hadir. Sehingga lanjut dia, jika camat tidak hadir sendiri dikhawatirkan akan hilang di tengah jalan. “Itu yang menjadi kebiasaan di Bangkalan,” kata dia.
“Ini kan upaya Bupati melalui Bappeda untuk menampung aspirasi selama lima tahun mendatang, tapi Dewan tidak hadir dan banyak Camat yang diwakilkan,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan, Moh Fahri membenarkan bahwa, pihaknya sudah mengundang ketua beserta anggota komisi B DPRD Bangkalan sebagai peninjau dalam penyusunan Renstra. Namun kata dia tidak ada yang hadir.
“Ini kurang lebih ada sebelas OPD yang hadir dan LSM juga hadir, sebagai peninjau seharusnya ya Legislatif juga sebagai peninjau,” katanya.
Muhammad Fahri mengungkapkan jika Forum OPD tersebut sebagai wadah OPD dalam menerjemahkan Visi-Misi Bupati Bangkalan selama 5 tahun kedepan.
“Untuk menjabarkan visi-misi Bupati lima tahun ke depan, nanti itu dituangkan ke dalam Renstra,” terangnya. (Atep/Lim)
