Gambar ilustrasi
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Kosongnya tiga jabatan penting di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jelas akan berdampak pada APBD tahun 2018. Adapun ketiga pos lowongan kosong itu antara lain, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD), Kepala Dinas Perijinan dan Kepala Satpol PP.
Hal itu mendapat perhatian khusus dari Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi. Ia mengaku prihatin atas kosongnya tiga jabatan di beberapa OPD yang tidak kunjung diisi.
Melihat kondisi tersebut, Mahmudi, menilai Eksekutif telah membuang waktu untuk memberikan kesempatan bagi kader muda untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuan mereka menduduki kursi jabatan tinggi. Apalagi tiga pos jabatan tersebut telah kosong sejak awal tahun lalu. Namun, Pemerintah tak kunjung melakukan seleksi terbuka untuk mengisi lowongan tersebut.
“Buktinya jabatan-jabatan yang kosong dirangkap pejabat lain,” ujarnya, Senin(30/10/2017).
Mahmudi mendesak agar pemerintah segera mengatasi kekosongan itu. Tidak hanya itu dia juga sangat prihatin atas kabar pengunduran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) beserta salah satu kepala bidangnya. Sebab, hal itu akan meghambat terhadap penyusunan draft KUA-PPAS untuk anggaran tahun 2018.
“Terus kalau tidak ada kepala dinasnya, atau banyak jabatan yang masih kosong siapa yang akan menyusun draft KUA-PPASnya, ini kan lucu. Dan pastinya ini akan berdampak terhadap APBD 2018,” ucapnya.
Saat ini kata dia, draf KUA-PPAS yang di ajukan daerah ke DPRD Bangkalan tidak ada rencana kerja dari masing-masing OPD. Dia juga menanyakan draft KUA-PPAS dari PUPR siapa yang merencanakan.
“Kan sejak 2 bulan yang lalu kepala dinasnya dikabarkan mundur,” pungkasnya.
Terpisah Sekretaris BKPSDA Ari Murfianto mengaku masih belum ada petunjuk dari Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) untuk mengisi jabatan yang kosong itu, sebab dirinya hanyalah tim teknis.
“Kami masih menunggu petunjuk mas. Keputusan terakhir ada di PPK. Kalau saya cuma pelaksana teknis,” singkatnya. (Dul/Lim)
