Fawait juga menyebut kecerobohan lainnya terkait dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jatim sebesar Rp1,5 triliun. Dana itu diketahui tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga tidak dibahas di masing-masing komisi.
“Jatim dapat anugerah rezeki dana transfer, saya bersyukur dan apresiasi. Tapi yang jadi sorotan dana transfer ini per 29 September 2022 lalu, karena diam-diam tanpa melibatkan dan sepengetahuan komisi, dan anehnya ini baru dilaporkan empat hari lalu. Sehingga, anggaran transfer pusat ini tidak masuk RKA yang dibahas di masing-masing komisi. Ini otomatis menghilangkan hak budgeting dewan yang jadi fungsi dan hak DPRD,” katanya.
Menurut Fawait, kecerobohan Sekdaprov Adhy Karyono bisa membahayakan Gubernur Khofifah. Demi menyelamatkan Khofifah, Fawait menyebut Fraksi Gerindra siap menolak R-APBD Tahun 2023.
“Kami sayang gubernur, mungkin fraksi yang paling sayang Bu Khofifah adalah Gerindra. Kami cermat, karena tahun 2023 Presiden sudah mengingatkan ada ekonomi gelap. Maka kebijakan R-APBD yang tidak tepat, bisa membahayakan gubernur,” ujarnya. (Amal/Hasin)
