Jayus juga mengatakan, alasan mendukung kebijakan penundaan Pilkades agar masyarakat tidak jenuh terhadap politik, mengingat ke depan akan ada pesta demokrasi Pemilu.
Kalau tahun 2021, 2022, 2023 Pilkades dan tahun 2024 pemilu, maka tidak ada waktu untuk memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19.
“Dengan penundaan ini kita bisa memiliki jeda untuk memulihkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, koordinator Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD), Munawir mengaku kecewa dengan kedatangan para kepala desa ke Pemkab Bangkalan, sebab menurutnya langkah yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut seolah membunuh demokrasi di Bangkalan.
“Kami sangat kecewa, karena gerakan kami dikonfrontasi oleh para kepala desa yang seakan ingin menghadang dan menghalangi gerakan kami,” ucapnya. (Moh Iksan/Hasin)
