BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Sejumlah pemuda yang menamakan dirinya Loyalis Perubahan Bangkalan menyebut dinas pendidikan (disdik) Kabupaten Bangkalan saat ini sedang sakit.
Hal itu lantaran mereka menganggap, hingga saat ini pendidikan di Bangkalan masih mengalami ketimpangan antara di wilayah pedesaan dan perkotaan, baik dari segi infrastruktur dan fasilitas. Maupun tenaga pendidik (guru), khususnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami datang kesini bukan hanya membawa tuntutan lalu pulang membawa karung, tapi kami kesini membawa obat untuk Disdik Bangkalan. Karena kami anggap Disdik Bangkalan saat ini sedang sakit , akibat tidak bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk pendidikan di Bangkalan,” kata Munawir Korlap aksi saat unjuk rasa di kantor disdik Bangkalan, Rabu (21/10/2020).
Dalam aksi tersebut, mereka membawa beberapa tuntutan kepada dinas pendidikan Bangkalan terkait permasalahan pendidikan di Bangkalan, antara lain;
Meminta Disdik Bangkalan untuk mengintruksikan kepada semua sekolah atau lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, agar kartu PIP diserahkan langsung kepada penerima dan dicairkan sendiri.
Meminta Disdik Bangkalan untuk melakukan pemerataan guru PNS antara desa dan kota, karena sampai saat ini, banyak ketimpangan tenaga pendidik di pedesaan dan kota.
Menuntut Disdik Bangkalan agar segera merealisasikan e-kontrol untuk semua tenaga pendidik.
Meminta Disdik Bangkalan untuk meninjau kembali sekolah yang siswanya sedikit dan me-merger-nya dengan sekolah yang lain.
Meminta Disdik Bangkalan agar mempublikasikan data penerima insentif guru Madin se kabupten Bangkalan.
Menanggapi hal itu, kepala disdik Bangkalan mengatakan, pihaknya sudah merealisasikan semua tuntutan yang disampaikan oleh pendemo, meskipun belum begitu makaimal.
“Sebenarnya itu sudah kami tindaklanjuti, baik PIP maupun yang lainnya,” kata dia.
Terkait pemerataan guru PNS, Bambang mengaku pihaknya sudah mengusulkan ke kementerian, namun SK-nya sampai saat ini belum turun.
“Untuk yang akan datang sistemnya sudah tidak melalui Bupati, melainkan langsung ke kementerian,” ujarnya.
Sementara untuk publikasi data penerima insentif guru madin, Bambang mengaku masih akan melaporkan hal itu kepada Bupati Bangkalan.
“Akan kami laporkan dulu kepada Bupati, karena kami tidak punya wewenang terkait hal itu,” ucapnya. (Moh Iksan)
