SURABAYA, Lingkarjatim.com – Pelantikan 17 kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 di Jawa Timur dijadwal akan dilangsungkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya secara terbatas Jumat (26/2/2021) mendatang.
Yang boleh hadir dalam ruang pelantikan hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik, didampingi masing-masing isteri.
“Pelantikan digelar sangat terbatas hanya 25 orang dalam ruangan pelantikan. Nanti hanya kepala dan wakil kepala daerah didampingi isteri. Rombongan menyaksikan dari daerah masing-masing secara virtual,” kata Kepala Biro Admisnistrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Jempin Marbun, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (24/2/2021).
Untuk menghindari kerumunan kata Jempin, pelantikan digelar dalam 3 sesi. Sesi 1 pukul 09.00 WIB diikuti 6 pasang kepala daerah, Sesi 2 pukul 13.00 WIB juga untuk 6 pasang kepala daerah, dan sesi terakhir pukul 16.00 WIB diikuti 5 pasang kepala daerah.
Para kepala daerah akan dilantik oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Menurut Jempin, sempat ada opsi pelantikan dilakukan secara virtual, namun karena prosesi pelantikan ini merupakan momen yang sangat sakral, akhirnya diperbolehkan dilantik langsung namun dengan sangat terbatas.
Ada 17 pasangan kepala daerah asal Jatim yang dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya Jumat besok. Ke-17 pasangan kepala daerah itu Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sumenep, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Sidoarjo dan Kota Surabaya.
Sementara itu, masih ada 2 daerah di Jatim yang belum bisa dilantik serentak Jumat besok, krena masa jabatan kepala daerah lama berakhir tidak pada 17 Februari 2021, meski sudah ada pemenang pada pilkada serentak 2020.
Yakni kepala daerah Kabupaten Tuban yang masa jabatannya berakhir pada 20 Juni 2021, dan Kepala Daerah Kabupaten Pacitan yang masa jabatannya berakhir pada 4 April 2021. Pelantikan 2 kepala daerah pemenang pilkada di 2 daerah tersebut menunggu masa jabatan kepala daerah saat ini habis. (Amal Insani)
