SURABAYA, Lingkarjatim.com – Tidak semua orang bersedia menjadi menteri jika ditunjuk Presiden RI Joko Widodo. Salah satunya adalah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyatakan menolak menjabat sebagai menteri dalam susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kalau misalnya Pak Presiden minta atau menunjuk, saya tegaskan saya ingin tetap di partai saja,” kata Hasto, saat ngobrol bareng media di kantor DPD PDIP Jatim Jalan Kendangsari, Surabaya, Jumat (18/10/2019).
Hasto menegaskan tidak memiliki gairah menjadi menteri, melainkan lebih tertarik mengabdikan dirinya untuk membesarkan partai. Dengan berada di partai, kata Hasto, dirinya bisa bertemu dan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.
“Bertugas di partai itu sudah posisi yang terhormat, karena mengorganisir rakyat. Saya lebih memilih sebagai sekjen partai saja. Apalagi saya memiliki gairah dalam dunia pendidikan, yakni mengajar di partai,” katanya.
Hasto tak mengelak jika namanya sempat santer dikabarkan bakal menjadi menteri dalam susunan kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, kata Hasto, pihaknya telah meminta izin kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, untuk tetap mengabdi di partai.
“Saya telah menyampaikan itu ke Bu Mega untuk totalitas di partai. Saya juga menyampaikan itu sebelumnya. Tapi jika Presiden menunjuk, saya mohon izin akan tetap di partai,” ujarnya.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, menilai masih banyak kader lain di PDIP yang lebih mampu dan memiliki kapasitas untuk menjadi menteri Jokowi. Sebab di PDIP, kader sudah dididik secara berjenjang untuk bisa memiliki kemampuan dalam kepemimpinan.
“Di antaranya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono. Jadi, saya tetap akan di partai. Lagi pula jabatan saya ini sebagai Sekjen, tidak bisa merangkap jabatan dengan menteri,” kata Hasto. (Amal Insani)
