Ilustrasi APBD
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan Tahun 2018 masih bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat. Semisal, dari total Rp 2,1 Triliyun, 90% merupakan dana perimbangan yang diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAUM).
Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan hanya menyumbang 10 persen di APBD.
Jika dibandingkan dengan anggaran program pokir dan jsmas yang diterima anggota DPRD Bangkalan jauh lebih kecil.
Berdasarkan data yang dihimpun, total PAD sampai Desember 2017 sebesar Rp 325 Milyar lebih.
Angka tersebut hanya naik 7 persen dari target PAD selama 2017 yaitu sebesar Rp 303 Milyar lebih.
Ada lima OPD dari 21 OPD yang menjadi sumber terbesar PAD.
Lima OPD itu Adalah, RSUD Syamrabu dengan Rp 110 milyar, Dinas pendidikan Rp 104 milyar, Dinas kesehatan Rp 137 milyar, Bapenda Rp 28 milyar dan terakhir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 13 milyar.
Hal itu dibenarkan oleh Edy Moeljono pada saat ia menjabat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Bupati Bangkalan.
Dia, menyebut bahwa salah satu penyebabnya, lantaran sering terjadinya tarik ulur APBD sehingga ploting anggaran di masing-masing OPD bekurang.
“Itu bukan karena OPD minim kreativitas, tapi memang kalah dari jasmas dan pokir legislatif,” ujarnya. (Atep/Lim)
