JAKARTA, LingkarJatim.com- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah membuat rekening gotong royong untuk menekan tingginya biaya bagi seseorang yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Seperti yang telah di kutip Media LingkarJatim.com dari Media Kompas.com, Senin (27/6/2022), yang mana hal tersebut, disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat pembekalan antikorupsi bagi partai politik (parpol) dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB).
“Terkait dengan pilkada yang berbiaya mahal, Pak Firli. Kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong-royong. Sehingga, beban pilkada itu tidak berada di calon”, ucap Hasto, Senin (27/6/2022).
Tak hanya itu, Hasto menuturkan, bahwa partainya tidak pernah meminta mahar politik untuk mencalonkan seorang sebagai calon kepada daerah, bahkan, PDIP melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan biaya politik agar tidak memberatkan seseorang yang akan maju dalam pilkada tersebut.
“Sekiranya ada penelitian-penelitian yang komprehensif, PDIP juga siap diadu dengan parpol lain karena, kami jelas bahwa tidak ada mahar politik”, lanjutnya.
“Tetapi dengan melihat biaya pemilu yang besar, kami membuka inisiatif yang diatur dalam peraturan partai yang namanya rekening gotong royong”, imbuhnya.
Di samping itu, Hasto juga mencontohkan, kala Joko Widodo maju dalam pemilihan umum (pemilu) sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2012, sehingga menurutnya, PDIP turut membantu mencarikan dana saksi sebagai bentuk dukungan partai memenangkan Jokowi sebagai Gubernur saat itu.
“Ketika mencalonkan sebagi calon gubernur, itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari pak Jokowi, begitu juga dari daerah-daerah lain”, papar Hasto.
Oleh sebab itu, kedepan PDIP bakal mendorong penyempurnaan sistem politik agar pilkada bisa dilakukan semurah-murahnya, termasuk untuk pemilu legislatif (pileg).
“Demikian juga pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendirian, partai punya tanggung jawab dan harus bergerak di depan”, kata Hasto.
“Sekali lagi kami memberikan apresiasi, atas strategi pemberantasan korupsi melalui bentuk-bentuk pendidikan pencegahan dan kemudian juga penindakan”, tuturnya. (Lut).
