SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk 16 pelaksana harian (Plh), untuk mengisi jabatan kepala daerah di 16 daerah di Jatim. Mereka akan menjadi Plh sampai kepala daerah yang baru dilantik pada akhir bulan Februari ini.
“Jadi yang penting ditunggu keputusan MK dulu. Putusan MK sekarang mulai berdatangan, sehingga rencana akhir bulan ini kepala daerah yang baru sudah bisa dilantik,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak, dalam sambutannya usai pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa malam (16/2/2021).
Emil menjelaskan, total ada 17 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Rabu, 17 Februari 2021. Namun, hanya 16 daerah yang diisi oleh Plh. “Lalu kok cuma 16 tidak 17?, karena yang satu kan Pak Hudiono menjadi Penjabat Bupati Sidoarjo, sehingga belum memerlukan Plh. Beliau masih bertugas sampai bupati definitif dilantik. Jadi hari ini hanya ada 16 total Plh,” ujarnya.
Emil menjelaskan, bahwa Plh melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang kepala daerah, yakni mengatur jalannya birokrasi pemerintah kota. Namun, Emil menegaskan bahwa Plh dilarang melakukan pekerjaan yang sifatnya strategis, baik itu personel, keuangan maupun terkait perizinan.
“Jadi, Plh tidak boleh melakukan mutasi jabatan, merubah anggaran, kebijakan strategis. Jangan sampai pada saat Plh ini timbul hal-hal strategis itu,” jelasnya.
Adapun 16 pimpinan daerah yang baru dilantik, yakni Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo, Plh Bupati Malang Wahyu Hidayat, Plh Bupati Trenggalek Joko Irianto, Plh Bupati Banyuwangi Mujiono, Plh Bupati Gresik Abimanyu Ponco Atmojo, Plh Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan, dan Plh Bupati Situbondo Syaifullah.
Lalu Plh Bupati Lamongan Aris Mukiyono, Plh Bupati Kediri Dede Sujana, Plh Bupati Sumenep Edy Rasiyadi, Plh Wali Kota Blitar Hermansyah Permadi, Plh Wali Kota Pasuruan Anom Surahno, Plh Bupati Blitar Mujianto, Plh Bupati Ponorogo Agus Pramono, Plh Bupati Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, dan Plh Bupati Mojokerto Didik Chusnul Yakin.
“Penunjukan Plh ini berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur tertanggal 17 Februari 2021, bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah,” kata Emil. (Amal Insani)
