SUMENEP, Lingkarjatim.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan masyarakat untuk memilih kepala daerah yang berintegritas. Mengingat, akhir tahun 2020 ini akan dilaksanakan Pilkada serentak.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan salah indikator yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah yakni karena saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ia menghabiskan biaya tinggi.
“Harus disadari bahwa perilaku korupsi itu karena praktik-praktik demokrasi yang berbiaya tinggi,” katanya kepada media usai mengisi sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kantor Pemkab Sumenep, Senin (28/09).
Untuk itu, ia meminta masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang berintegritas. Agar ketika terpilih sebagai kepala daerah, calon yang dipilih masyarakat itu tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Karena itu kami sampaikan, harapannya tidak hanya kepada parpol, tidak hanya kepada penyelenggara negara, juga masyarakat memilih calon-calon baik legislatif maupun kepala daerah ataupun jabatan-jabatan lain itu yang berintegritas,” tambahnya.
“Sehingga harapannya ketika duduk menjadi pejabat negara tidak melakukan korupsi,” sambung lelaki yang diketahui kelahiran Kabupaten Sumenep, 22 September 1974 tersebut.
Diketahui, Sumenep merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada tanggal 9 September 2020 mendatang. Tahapan Pilkada saat ini sudah memasuki masa kampanye.
Di Sumenep sendiri terdapat dua pasangan calon yang akan bertarung, yakni pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah yang diusung PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Saat undian di KPU, pasangan ini mendapat nomor urut 1.
Sedangkan lawan politiknya, pasangan yang mendapat nomor urut 2, yaitu pasangan Fattah Jasin-Kiai Ali Fikri yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). (Abdus Salam).
