SURABAYA, Lingkarjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi, menilai kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim bobrok.
Penilaian itu didasarkan fakta bahwa Disnaker Jatim hingga kini tak punya data rawan perusahaan. Menurut Mathur, fakta ini menunjukkan sistem pengawasan perusahaan tak jalan.
“Bagaimana tidak, Disnaker tidak mengetahui bahkan tidak punya data jumlah keterserapan tenaga kerja pada perusahaan se Jawa Timur. Ini bukti kinerja Disnaker Jatim mandul,” kata Mathur, di Surabaya, Rabu (23/10/2019).
Harusnya, lanjut Mathur, Disnaker Jatim memiliki data lengkap terkait jumlah tenaga kerja pada perusahaan. Sehingga Disnakertrans bisa dengan mudah memantau mengawasi perusahaan terhadap para pekerjanya.
“Apakah Disnakertrans punya data pekerja yang kerja di Indomaret dan Alfamart?. Terus upahnya gimana, kontraknya gimana, dan lainnya. Nah ternyata Disnakertrans tidak punya data jumlah pekerja di Jatim,” ujar dia.
Mengetahui hal tersebut, politisi PBB itu mempertanyakan pengawasan Disnaker Jatim terhadap perusahaan, termasuk perusahaan yang rawan di daerah-daerah di Jatim selama ini. Sebab tanpa data, Disnakertrans bakal kesulitan mengawasi kinerja perusahaan terhadap para pekerjanya.
“Padahal perusahaan rawan memperlakukan pekerja sewena-sewena. Misal mulai dari kontrak kerja, jaminan upah, kesehatan, hingga pesangon hari tua,” kata Mathur.
Tak hanya itu, Mathur menambahkan Disnakertrans Jatim juga tidak punya databes pekerja migran di Indonesia (WNI). Ini sebagai bentuk pengawasan Disnakertrans terhadap para pekerja untuk hidup layak dan sejahtera.
“Padahal itu kontraknya harus diteken di Disnakertrans, tapi anehnya Disnakertrans gak punya datanya,” kata Mathur.
Maka Mathur pun mempertanyakan ihwal penyelesaian kasus sengketa antara perusahaan dengan pekerja, apakah sudah diselesaikan dengan baik, dengan menandatangani kesepakatan win win solution bagi kedua belah pihak dan disaksikan oleh Disnakertrans?.
“Jangan-jangan selama ini sengketanya diselesaikan di luar Disnaker, sehingga tidak terpantau/terawasi dengan ketat. Kondisi seperti ini sangat rawan dan merugikan pekerja,” kata politisi asal Bangkalan ini. (Amal Insani)
