Nizar Zahro Anggota DPR RI
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Nizar Zahro Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ikut memberikan komentar terkait penolakan Polda Jatim pada acara deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya.
Menurut politisi asal Kabupaten Bangkalan itu Polisi adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Polisi profesional hendaknya tidak memihak salah satu kontestan politik.
“Polisi harus bersikap netral dan mengayomi seluruh warga masyarakat,” ujarnya, Minggu (26/8/2018).
Ia mengatakan soal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sudah jelas diatur dalam UU No 9 Tahun 1998. Disitu sangat jelas sekali, negara membuka ruang sebesar-besarnya bagi rakyatnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Polisi sebagai alat negara wajib melindunginya,” tegasnya.
Aneh lanjutnya, jika acara #2019GantiPresiden bisa dilaksanakan di Jakarta, Medan, Batam, dan lain-lain, tetapi tidak diperbolehkan di Surabaya.
“Padahal UU yang dijadikan dasar hukum masih sama. Mestinya kalau di Jakarta diperbolehkan, maka di Surabaya atau di kota mana pun harus diizinkan,” tuturnya.
Lebih aneh lagi kata Nizar, alasan tidak diterbitkannya STTP karena ada ormas yang menolak acara tersebut. Terkesan polisi takut sama ormas daripada sama UU. Padahal, selama ini polisi dalam berbagai momentum sudah teruji kehebatannya mengatasi kerumunan massa.
“Misalnya, sukses mengamankan aksi 212 di Jakarta,” katanya.
Ia mengingatkan kepada Polisi bahwa kekuasaan bisa saja berganti dari satu orang ke orang lainnya, jadi tidak perlu memihak kepada salah satu kelompok.
“Lebih elegan bila polisi netral, berdiri di atas semua golongan,” pungkasnya.
Perlu diketahui gabungan partai politik (parpol) dan ormas dan organisasi kepemudaan berencana akan menggelar Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu, 26 Agustus 2018. Namun, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan tersebut. (Lim)
