SURABAYA, Lingkarjatim.com – Walikota Surabaya Tri Rismaharini dinilai tetap satu frekuensi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait penunjukan ketua, sekretaris, dan bendahara baru di tubuh DPC PDIP Kota Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana. Ini karena Risma memiliki relasi sangat dekat dengan Megawati, sehingga tak mungkin berbeda kebijakan dengan putri proklamator Bung Karno tersebut.
Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, Risma memang tak mau masuk ke dalam polemik secara langsung karena untuk menjaga hubungan dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil walikota. Namun, dengan melihat relasi antara Risma dan Megawati, walikota perempuan pertama di Surabaya itu tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDIP.
”Bu Risma mempunyai kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena keputusan di PDIP itu kan sangat kuat dari DPP, menurut saya, Bu Risma menyesuaikan frekuensi DPP PDIP,” ujarnya kepada media, Kamis (11/7/2019).
Menurut Surokim, sikap Risma yang tak mau ikut polemik kepengurusan di DPC PDIP Surabaya bisa dibaca sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP. Surokim juga menilai sikap Risma yang tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat demi menjaga kondusivitas.
”Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura.
Seperti diketahui, pada Konfercab PDIP Surabaya Minggu lalu (7/7/2019), DPP PDIP menugaskan Adi Sutarwijono sebagai ketua PDIP Surabaya. Surat itu ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Sontak, surat keputusan itu mendapat penolakan sebagian pengurus anak cabang (PAC) dan sejumlah pengurus PDIP Surabaya sebelumnya, termasuk beberapa anggota Fraksi PDIP di DPRD Surabaya. Di sisi lain, banyak pula PAC dan jajaran kepengurusan PDIP Surabaya sebelumnya yang mendukung instruksi Megawati tersebut. (Mal/Lim)
