Seharusnya, tambah dia, Pemkab Bangkalan ini malu terhadap masyarakat. Sebab, setiap bulan masyarakat rajin membayar pajak, tetapi Pemda kadang lambat bahkan sampai nunggak cukup banyak, lebih dari Rp 1 milyar.
“Jadi agar ada sinergitas antara masyarakat, Pemda dan PLN, seharusnya Pemda mengelola pajak ini dengan baik untuk kebutuhan masyarakat, lebih-lebih untuk pelayanan. Jangan kemudian pajak yang masuk dari masyarakat ini hanya didepsitokan. Jangan hanya diendapkan di bank tertentu untuk diambil keuntungannya, sehingga lambat bayar ke pihak ketiga seperti PLN dan masyarakat juga tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal,” tambahnya.
Dia melihat tatakelola keuangan khususnya di Dishub Bangkalan terkait pengelolaan pajak PJU tidak tertib. Sebab hingga saat ini banyak lampu PJU yang rusak tapi tidak diperbaiki oleh pihak Dishub, apalagi banyak akses jalan kabupaten yang belum terpasang lampu PJU.
“Bagi saya pengelolaan pajak PPJ ini tidak maksimal, karena pajak yang kita bayarkan setiap bulan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemda (Dishub),” lanjutnya.
