Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Joni Subagio menyerahkan berkas pandangan umum kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko
BANYUWANGI, Lingkarjatim.com – Sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, berjalan mulus di DPRD Banyuwangi, Senin (12/2/2018). Pandangan umum disampaikan terkait pengajuan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh eksekutif, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 tahun 1988 (tentang pendirian PDAM) dan Rencana peratauran daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, H M Joni Subagio, SH. MH dan dihadiri oleh puluhan anggota DPRD. Sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko. Selain itu, sejumlah tamu undangan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi, lurah dan kepala desa juga ikut hadir di ruang paripurna.
Dalam Rapat Paripurna itu, pimpinan sidang langsung membuka acara dan mempersilakan fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Itu dilakukan setelah seluruh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko tiba di ruang rapat. “Sidang dibuka dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagio.
Suasana Sidang Paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi di DPRD Banyuwangi
Pandangan umum kali pertama disampaikan Fraksi Demokrat dengan juru bicara, Gunawan. Dalam pandangannya, Demokrat menerima dua usulan perubahan Raperda oleh eksekutif. Tanpa panjang lebar, Gunawan kemudian mengakhiri pandangan umumnya.
Pandangan umum selanjutnya disampaikan Fraksi Golkar yang dibacakan Umi Kulsum, Fraksi PKB dengan juru bicara Innayanti Kusumasari, dan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Sugirah. Ketiga fraksi ini juga menerima pengajuan perubahan dua Raperda. “Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sugirah.
Berikutnya, pandangan umum disampaikan Fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan Sukarni. Fraksi ini juga menerima perubahan dua Raperda, namun memberi catatan. “Kami usulkan direktur PDAM Definitif, agar bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang penting. Kemudian untuk di Dispendukcapil agar tidak ada sanksi kepada warga yang terlambat mengurus akte kelahiran,” tegas Sukarni, dalam pandangan umumnya.
Sidang Paripurna pandangan umum kemudian dilanjutkan oleh Fraksi PPP dan Fraksi Hanura-Nasdem. Kedua Fraksi ini juga menerima dua perubahan Raperda yang diajukan eksekutif. Setelah ketujuh fraksi selesai menyampaikan pandangannya, sidang dilanjutkan dengan penyerahan berkas pandangan umum kepada pihak eksekutif. Berkas langsung diberikan oleh pimpinan sidang Joni Subagio kepada Wabup Yusuf Widyatmoko.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagio mengatakan, pengajuan dua Raperda oleh eksekutif diterima dan mendapat apresiasi dari tujuh fraksi. Menurutnya ada beberapa catatan namun subtansinya tetap menerima pengajuan Raperda tersebut.
“Pandangan umum semua fraksi sebagai mana saudara ketahui, semuanya menerima. Selain itu fraksi-fraksi juga mengapresiasi kepada eksekutif. Memang ada beberapa catatan yang nanti akan dijawab eksekutif, tetapi subtansinya semua fraksi menerima,” papar Joni Subagio.
Sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi berjalan dengan baik dan mulus. Sidang selanjutnya diagendakan terkait jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. “Semua fraksi menerima dan memberi apresiasi kepada eksekutif. Paripurna selanjutnya yaitu jawaban dari eksekutif,” pungkas Joni Subagio. (adv/nur/lim)
