Selain persoalan pelayanan publik, persoalan pendidikan juga menjadi atensi, mulai dari kesenjangan guru antara kota dan desa, program Indonesia Pintar (PIP) hingga Bantuan operasional pendidikan (BOP).
“Masalah pendidikan ini harus dibenahi, terutama masalah PIP yang sampai saat ini masih dijadikan bancakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” katanya.
Tidak hanya itu, persoalan infrastruktur juga menjadi masalah yang sangat mendasar, sebab poros jalan kabupaten di Bangkalan, hampir seluruhnya mengalami kerusakan, sehingga hal itu menjadi salah satu penghambat perkembangan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.
“Belum lagi persoalan rangkap jabatan yang dilakukan oleh sekretaris daerah (sekda) Bangkalan, yakni menjabat komisaris BUMD yang tidak seharusnya dilakukan oleh Sekda,” tambahnya.
