Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Beberapa hari yang lalu, Zuhud selaku Direktur Pusat Analisis Sosial dan Transparan Informasi (PASTI) mengomentari tanggapan Kadiskominfo Bangkalan terkait surat permohonan data yang diajukan oleh salah satu LSM di Bangkalan.
Menurutnya Kadiskominfo Bangkalan harus belajar Bahasa Indonesia lagi agar bisa memahami dan memaknai isi surat dengan benar.
“Repot kalau berurusan dengan orang yang terlalu pintar, sampai tidak mampu memahami isi surat dengan benar,” ucapnya Kamis (09/06/22) dengan raut wajah kecewa.
Bahkan aktivis muda itu juga meminta Kadiskominfo tidak menambah pelik keadaan dengan sibuk membuat banyak alasan yang akhirnya hanya memperjelas kebobrokan pemkab Bangkalan itu sendiri.
“Kan sudah jelas bunyi suratnya meminta dokumen, eh beralibi tidak wajib mempublikasikan, memang tidak termasuk kewajiban badan publik untuk di umumkan, tapi jika ada yang meminta menjadi wajib untuk memberikan jika itu merupakan dokumen publik, sudah jelas ditulis yang di minta adalah dokumen lengkap bukan ringkasan atau rangkuman, eh yang diberikan malah rangkuman, ampun dah” lanjutnya sambil tersenyum.
“Jika PPID mengaku bekerja memberi pelayanan atas dasar regulasi dan juga mengaku sudah melakukan uji konsekwensi, coba jelaskan kepada publik regulasi yang mana dan uji konsekwensi seperti apa? Jangan-jangan hanya uji ketidak berdayaan,” lanjutnya lagi mempertanyakan alasan yang disampaikan oleh Kadiskominfo beberapa hari lalu.
“Bahkan saya curiga jika permohonan data dari kelompok masyarakat tidak diberikan, jangan-jangan ada pengelolaan data fiktif yang dikerjakan secara tidak jujur dan tidak benar?,” Ucap Zuhud dengan nada curiga.
Bahkan Zuhud menantang Kadiskominfo untuk malakukan debat terbuka di depan panelis yang disiarkan secara langsung oleh media lingkarjatim.
“Udah gini aja, jika masih ngotot ngaku benar, ayo debat terbuka, di depan panelis yang ditayangkan secara live oleh Sanrasan (program Media Lingkarjatim, red) biar masyarakat yang menilai langsung. Kalau saya kalah itung-itung saya belajar, tapi jangan sampai sana (kadiskominfo,red) yang kalah, karena reputasi Bupati dan Pemkab taruhannya,” ucap Zuhud menantang Kadiskominfo Bangkalan untuk melakukan debat terbuka.
Pria asal Kecamatan Geger ini pun meminta Bupati Bangkalan untuk mencopot jabatannya jika tidak bisa menjaga nama baik Kabupaten Bangkalan di mata masyarakat.
“Ini sudah Bukti nyata salah satu contoh OPD yang merusak kepercayaan publik pada pemerintah. Jadi jika kadiskominfo kedepan terus-menerus seperti ini, saya berharap pada Bupati Bangkalan untuk menggantikan kadisnya agar tidak merusak tetanan pemerintah di Kabupaten Bangkalan,” mintanya serius.
Menurut Zuhud ini bukan hanya sekedar tentang keterbukaan informasi tapi lebih kepada profesionalitas kinerja seorang pejabat negara.
“Jika ini dibiarkan, akan menjadi contoh buruk terhadap pelayanan lainnya,” pungkasnya.
