BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Aktivis senior Kabupaten Bangkalan, Mathur Husyairi menilai pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tidak serius dalam pembentukan dewan pendidikan.
Hal itu diungkapkan Mathur lantaran pelantikan Dewan pendidikan Bangkalan masih direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang akibat anggarannya direfokusing. Padahal, proses seleksi sudah rampung sejak bulan Maret 2020 lalu.
“Mestinya yang dikurangi anggran belanja langsung, perjalanan dinas dan pengadaan. Bukan kemudian menghapus anggaran yang urgent. Kalau anggarannya dihapus, berarti dinas pendidikan memang tidak serius membentuk dewan pendidikan, termasuk Bupatinya,” ujar dia, Sabtu (20/06).
Menurut Mathur, refokusing anggaran Covid-19 itu tidak harus membabi buta seperti itu dan tidak harus mengambil dari dinas pendidikannya saja, tetapi juga dari dinas yang lain sesuai amanat undang-undang.
“Ini kalau amanat undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang refokusing anggaran Covid-19 itu dilakukan selesai, karena prosentasenya di Bangkalan sudah cukup, tinggal menyesuaikan saja,” kata dia.
Selain itu, Mathur juga mengatakan, seharusnya 30 hari sejak diserahkan nama-nama yang lolos seleksi oleh tim pansel, Bupati segera mengumumkan, masalah pelantikan bisa menyesuaikan dengan anggaran.
“Umumkan dulu siapa saja yang jadi dewan pendidikan itu agar ada kepastian, soal pelantikannya kan bisa dikomunikasikan,” kata dia.
Karena itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu meminta agar pengumuman dan pelantikan dewan pendidikan Bangkalan itu tidak ditunda, agar pendidikan di Bangkalan lebih optimal.
“Jadi saya pikir penundaan itu tidak perlu, lanjutkan saja, wong cuma mengumumkan kok, masalah pelantikan tinggal menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucap dia. (Moh Iksan)
