“Sekarang dengan dalih penyeragaman jenis kain dan warna, sekolah berperan sebagai toko atau koperasi. Kondisi ini terjadi hampir di semua sekolah negeri se Jawa Timur,” akunya.
Mantan aktivis anti korupsi ini juga menganggap penprov Jatim gagal merealisasikan seragam gratis untuk siswa. Bahkan tidak tanggung-tanggung dirinya mencurigai bahwa ada oknum diknas Jawa Timur yang bermain-main dalam hal ini.
“Ada rumor yg patut ditelusuri bahwa semua sekolah dikoordinir oleh oknum diknas Jatim dalam pengadaan seragam sekolah,” ucapnya dengan nada curiga.
Mathur meminta komite sekolah bisa berperan aktif dan menanggapi hal ini dengan bijak.
“Kondisi seperti ini seharusnya direspon dengan bijak oleh komite yang menjadi representasi dari wali siswa. Dikomunikasikan bahkan dikritik itu kepala sekolahnya. Orang tua atau wali siswa jangan diam,” ucap Mathur mengajak semua berperan aktif mengawal pendidikan di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Bangkalan yang sudah terlanjur ramai kepermukaan tentang kasus jual beli seragam sekolah.
“Saat pandemi seperti ini seharusnya semua pihak menahan diri dan berbenah lah.
Sekolah tempat mendidik anak menjadi insan kamil (sempurna) dan paripurna, bukan jadi lapak jualan seragam,” pungkasnya seraya berharap semua berbenah agar bisa tercipta pendidikan yang benar-benar melahirkan anak didik yang berilmu dan berakhlak mulia.
