Gambar Ilustrasi
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Kehadiaran mantan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dalam acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Mojokerto, Selasa, 30 Januari 2018, menuai kontroversi. Pasalnya, kini Khofifah merupakan salah satu kandidat bacagub Jatim.
“Seharusnya Khofifah mampu mengendalikan diri untuk tidak hadir pada acara program Kemensos (rapat PKH, red). Sekalipun kapasitasnya sebagai mantan Mensos, karena posisinya saat ini sebagai calon gubernur,” kata Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Novri Susan, dikonfirmasi, Rabu (31/1).
Menurut Susan, kehadiran Khofifah yang saat ini maju sebagai cagub Jatim bisa menciptakan distorsi (topeng) terhadap pemahaman masyarakat, bahwa Khofifah sebagai cagub berhasil memberikan program bantuan ketika menjabat sebagai Mensos.
“Itu sebagai distorsi praktek berdemokrasi. Jadi, secara etika politik itu tidak benar, tidak etis. Itu tidak ada edukasi politik yang benar dari figur yang masuk seperti ini,” katanya.
Sekadar diketahui, Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrat, kemarin menghadiri acara rapat koordinasi Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Mojokerto.
Di acara tersebut, Khofifah mendapatkan gelar kehormatan sebagai ‘Ibu PKH’. Penghargaan itu diberikan karena program tersebut dinilai salah satu program berhasil mengentaskan kemiskinan.
Meski kini sudah tidak menjabat mensos lagi, Ketua PP Muslimat yang kini maju Pilgub Jatim didampingi Emil Dardak itu memang masih aktif untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH. (Mal/Lim)
