SUMENEP, Lingkarjatim.com — Jelang musim mudik lebaran, pemerintah desa di Kabupaten Sumenep diminta untuk membentuk satgas Covid-19. Mengingat, banyak masyarakat Sumenep di luar daerah yang biasanya pulang kampung menjelang lebaran.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan, aparat desa lebih tau orang-perorang yang keluar masuk ke setiap desa. Untuk itu, satgas Covid-19 ditingkatan desa sangat dibutuhkan. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat yang datang dari luar daerah membawa virus tersebut.
“Sangat mungkin, lalu lalang warga yang terus berdatangan dari tanah rantau membawa Covid-19, karena itu desa harus punya protokol yang ketat,” kata Darul saat dikonfirmasi media ini, Sabtu (18/04).
Darul mengatakan, partainya, DPP PDI Perjuangan sudah meminta masyarakat untuk menunda mudik hingga pandemi Covid-19 mereda. Namun demikian, pihaknya tidak bisa melarang masyarakat yang ingin melepas rindu dengan keluarga dan masyarakat di kampungnya.
“Tapi kita tidak bisa melarang atau menahan mereka untuk mudik, makanya, aparat desa harus membentuk Satgas Tanggap Covid-19,” ucap Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Legislator asal Desa Masalima, Kecamatan Masalembu itu mengatakan, desa merupakan ujung tombak untuk membangun kesadaran warga di tengah pandemi covid-19. Baik untuk menjaga kesehatan maupun lingkungan.
“Desa adalah ujung tombak membangun kesadaran warga menjaga diri dan kawasan dari ancaman pandemi Covid-19. Kesadaran warga untuk jaga kondisi tubuh, kebersihan lingkungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Darul mengatakan, Satgas Covid-19 bentukan desa ini harus memberlakukan protokol kesehatan pemerintah. Orang baru datang harus diperiksa. Jika terindikasi, maka harus dilakukan tindakan.
“Jika memang ODP (orang dalam pemantauan), ya harus dikarantina, dengan prosedur ini masyarakat merasa aman dan nyaman, mereka tak perlu panik atau menolak kedatangan saudaranya,” tegasnya. (Abdus Salam/*).
