Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Pelayanan PPID Kabupaten Bangkalan dikeluhkan oleh Misbah, Direktur Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam). Seperti yang telah ditulis sebelumnya dengan judul https://lingkarjatim.com/madura/bangkalan/kecewa-pelayanan-ppid-bangkalan-misbah-eman-gelar-doktor-dan-jabatannya/.
Dirinya mengaku kecewa setelah permintaan dokumen lembaganya tidak di penuhi dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada.
“Lebih baik jujur saja jika memang tidak mau memberikan, tidak perlu membuat alasan yang tidak semestinya dijadikan alasan, eman gelar doktor dan jabatan yang disandangnya,” ucapnya Selasa (07/06/22) dengan nada kecewa.
Bahkan aktivis senior Mathur Husairi juga turut berkomentar geram setelah membaca surat tanggapan dari Kadiskominfo tersebut seperti yang juga telah di tulis sebelumnya dengan judul https://lingkarjatim.com/madura/bangkalan/aktivis-senior-mathur-husairi-meminta-bupati-bangkalan-evaluasi-kinerja-kadiskominfo/.
“Saya sangat kecewa dengan kinerja PPID Bangkalan di Kominfo, mentalnya tak berubah. Berlakunya UU KIP dan terbentuknya KI kan sudah lama, kok masih alergi dengan keterbukaan informasi publik??? Dokumen KUA PPAS, RKPD, APBD, RKA dan DPA SKPD itu dokumen publik, apa gak paham???,” Ucapnya geram seraya mempertanyakan profesionalitas petugas PPID Kabupaten Bangkalan.
Tidak tanggung-tanggung Mathur pun meminta Bupati mengevaluasi kinerja Kadiskominfo selaku PPID Bangkalan.
“Bukannya menerapkan atas keterbukaan informasi publik malah berlindung di Perki.
Saran saya, Bupati harus mengevaluasi kinerja Kadiskominfo ini, kok kayak era Soeharto aja,” pungkasnya kesal.
