Mansur Ketua LP3D saat kunjungi kantor Dinas pekerjaan umum Provinsi Jatim, UPT pengeloaan sumberdaya Air (PSDA) Di Pamekasan
SAMPANG, Lingkarjatim.com – Lemabaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Partisipasi Percepatan Pembangunan Daerah (LP3D) Kabupaten Sampang mendatangi Dinas PU Provinsi Jatim UPT pengelolaan sumberdaya air di Pamekasan, Senin (29/1/2018). Tujuannya adalah bertanya langsung kegiatan proyek instalasi pompa di lima titik di Kabupaten Sampang.
Pasalnya kegiatan instalasi pompa dengan tahun anggaran 2017 senilai Rp 50 miliar itu hingga kini masih belum selesai dan tidak ada penjelasan dari pihak dinas di Kabupaten Sampang dengan alasan yang berwenang adalah Dinas pekerjaan umum Provinsi Jatim, UPT pengeloaan sumberdaya Air (PSDA) Di Pamekasan.
Menurut Mansur ketua LP3D, pekerjaan pompa air sudah melewati deadline pekerjaan yakni tanggal 27 Desember 2017 lalu, namun saat ini pekerjaan tersebut masih terbengkalai. Anehnya, sekalipun melewati batas waktu, pekerjaan ini masih dilaksanakan.
“Berdasarkan penjelasan PPTK kegiatan tersebut di UPT PSDA di Pamekasan, kegiatan instalasi pompa di Kabupaten Sampang sudah putus kontrak, mestinya jika sudah putus kontrak maka harus ada adendum kontrak, namun tidak transparansinya kegiatan tersebut sangat ganjil dan membuat masyarakat Sampang bertanya-tanya, bahkan dari 5 lokasi kegiatan tersebut, hanya satu lokasi dilengkapi papan nama kegiatan,” ungkap Mansur.
Lebih lanjut ia mengatakan, program instalasi pompa air seharusnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Sampang yang terdampak banjir sejak masa akhir pekerjaan. Namun hingga terjadi banjir 2 kali di bulan Januari 2018, program pengendali banjir berupa instalasi pompa air itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Alasan force majure (keadaan memaksa) menurut saya hanya dijadikan alasan klasik bagi rekanan untuk berkilah. Anehnya pelaksanaan program ini dilakukan pada saat musim penghujan, padahal antara bulan september hingga bulan april itu adalah musim penghujan yang akan mengganggu kesuksesan program ini. Artinya program ini terkesan dipaksakan dan berakibat kepada pencapain progres pekerjaan yang tidak maksimal,” imbuhnya.
Masih kata Mansur carut marutnya kegiatan dan tidak selesainya proyek tersebut menjadi indikator perencanaan yang tidak matang, kelalaian pengawasan dan tenaga ahli yang kurang kompeten di bidangnya. Harusnya tenaga ahli sudah bisa mengatur terhadap metode pekerjaan yang dilakukan demi pencapaian progres pekerjaaan.
“Dengan mangkraknya pekerjaan ini, otomotis bangunan instalasi pompa hanya menjadi tugu monumen banjir yang tidak bermanfaat. Kami mendesak UPT PU DAS Pamekasan harus segera melakukan tindakan nyata agar pompa itu bisa berfungsi dan bisa menjelaskan tentang teknis pengoperasian dari pompa ini kepada masyarakat,” pungkasnya. (Nur/Lim)
