SAMPANG, Lingkarjatim.com – Anggota Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang meminta wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) segera ditangani. Pasalnya, saat ini sudah ada ribuan sapi warga suspek PMK.
Anggota Komisi I DPRD Sampang, Ubaidillah menyampaikan, wabah PMK harus segera ditangani, karena sudah ribuan sapi di Kota Bahari suspek PMK. Saat ini pemerintah menganggarkan Rp 300 juta untuk penaganan darurat PMK.
“Kami komisi I dan II DPRD Sampang mendorong supaya anggaran penanganan wabah PMK ditingkatkan, karena kalau hanya Rp 300 juta itu kurang,” katanya, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, untuk meningkatkan anggaran penanganan PMK ada beberapa siasat, pertama melalui keputusan Bupati Sampang bahwa ada kejadian luar biasa (KLB), sehingga bisa menggunakan dana cadangan/Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dijadikan anggaran penanganan PMK.
Kedua, bisa juga melalui DD/ADD. Karena disana ada postur anggaran mengenai ketahanan pangan. Anggaran itu bisa difokuskan ke penanganan wabah PMK yang saat ini menyerang sapi warga.
Selain itu ia mengaku, sudah berkoordinasi dengan sekretaris daerah (Sekda) Sampang agar dana Rp 300 juta itu ditambah menjadi Rp 600 juta sesuai kebutuhan sementara.
“Kami meminta agar dana Rp 300 juta itu ada pemambahan, semisal memakai dana cadangan atau menggunakan DD/ADD. Tetapi untuk DD/ADD di desa butuh surat dari DPMD, dan DPMD butuh dasar untuk menfokuskan dana ketahanan pangan itu ke penanganan PMK,” imbuhnya.
Alan Kaisan anggota komisi II DPRD Sampang menambahkan, penanganan PMK ini sebenarnya agak terlambat, sehingga harus segera ditangani. Baik melalui dana yang ada di Dispertan-KP Sampang, Dana Desa (DD) atau dana cadangan.
