SAMPANG, Lingkarjatim.com – Jumlah desa di Kabupaten Sampang sebanyak 180 desa yang terdiri dari 14 Kecamatan yang ada di Kota Bahari. Semunya memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyatakat.
Pasalnya, ratusan BUMDes tersebut banyak yang tidak terkelola secara maksimal, bahkan tidak terdaftar di Data Desa Center (DDC) Provinsi Jatim. Sebab, BUMDes itu masuk katagori pemula dan adanya BUMDes yang tidak melengkapi dokumen perencanaan.
Selain itu tidak adanya penyertaan modal yang bersumber dari dana desa untuk mengelola BUMDes yang ada. Penyebabnya karena keterbatasan anggaran akibat Covid-19 yang hingga saat ini terus melanda.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Cholilurahman melalui Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Taufiqurrahman menyampaikan bahwa beberapa tahun ini anggaran dana desa tidak memadai jika dialokasikan pada pengelolaan BUMDes.
Menurutnya, dana desa tersebut dialokasikan pada penanganan Covid-19 dan bantuan sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lainnya yang berkaitan dengan Covid-19 di desa setempat. Adapun pengelolaan BUMDes itu harus ada penyertaan modal dan memaksimalkan anggaran dari dana desa.
“Beberapa tahun ini penyertaan modal dari dana desa tidak ada, karena anggarannya dialokasikan pada penanganan Covid-19. Jadi, memang banyak BUMDes yang tidak maju atau berkembang,” tuturnya, Selasa (18/1/2022).
