SAMPANG, Lingkarjatim.com – Ribuan petani garam Madura dibuat geram atas leletnya langkah Gubernur Jawa timur Khofifah Indar Parawansa tentang penyerapan garam rakyat. Dimana beberapa bulan yang lalu Gubernur Jatim menjanjikan akan melakukan penyerapan dan menyetop masuknya garam impor ke Indonesia.
“Awalnya kami mau aksi, tapi ibu Gubernur Jatim meminta untuk ditunda dulu, katanya ingin menemui presiden, setelah 10 hari kami diundang ke gedung Grahadi Surabaya, dan hasilnya hanya mengatakan besok besok dan besok akan melakukan stop impor, tapi kenyataannya sampai saat ini aktifitas itu masih berjalan, besoknya kapan?,” Kata Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM) Moh. Yanto.
Pihaknya menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim konsisten dengan apa yang telah dilontarkan sebelum, terutama penandatanganan dengan sejumlah perusahaan garam yang telah menyepakati rencana penyerapan garam, stop garam impor yang jelas-jelas merugikan petani garam karena tidak ada regulasi yang jelas pemanfaatannya.
“MoU disaksikan bersama antara Kementrian, Pemprov Jatim, perusahaan dan petani garam, namun kenyataannya perusahaan yang ada sehari buka dua sampai tiga hari tutup, padahal sudah jelas dari Juni 2019 sampai Juli 2020 akan menyerap garam rakyat 1.100.000 ton,” tambahnya.
“Pemanfaatan garam impor juga amburadul, karena regulasinya garam impor hanya untuk industri, sedangkan garam rakyat untuk konsumsi, tapi banyak garam industri yang masuk ke konsumsi,” timpalnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini sekitar 2.000 petani garam di Madura akan melakukan aksi damai di halaman Pemprov Jatim dengan membawa sejumla tuntutan, yakni penyerapan garam rakyat, stop garam impor, stabilisasi harga garam, serta tataniaga garam yang sesuai dengan kebutuhan.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi tentang penyerapan garam rakyat, salah satunya PT Garam agar mampu menjadi stabilisasi harga, sehingga ada langkah kongkrit permasalahan harga garam yang terus bermasalah setiap tahunnya.
“Kami ingin PT Garam menjadi penyangga utama tentang kondisi harga garam rakyat, baik menentukan HPP,” katanya.
Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat soal tuntutan perani garam Madura yang meminta agar penyerapan dan harga garam sesuai dengan peruntukannya.(Hyd)
