BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron diminta jangan lengah dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bangkalan.
Pasalnya, banyak yang menilai pasca launching BPNT di Kabupaten Bangkalan masih banyak masalah yang belum diselesaikan oleh pihak Dinas Sosial.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Tahir. Ia menyampaikan seharusnya sebelum dilakukan launcing harus sudah selesai segala bentuk persyaratan.
“Termasuk masalah verivikasi faktual, sosialisasi dan lainnya, kalau sudah melakukan launcing kan sudah tidak ada permasalahan lagi, namun buktinya kan berbeda,” katanya, Minggu (23/06/2019).
Diketahui bahwa BPNT merupakan salah satu program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga perlu diawasi oleh semua pihak, termasuk oleh wakil rakyat Bangkalan.
Ia memberikan masukan kepada Bupati untuk selalu lebih cermat. Walaupun BPNT merupakan program pusat ia meminta Bupati jangan sampai lengah.
“Jangan lengah, walaupun ini APBN, jangan sampai menjadi sumber petaka bagi kepemimpinan Bupati saat ini,” jelasnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan program BPNT ini dibuat sebagai pengganti dari program Ranstra/Raskin oleh pemerintah pusat untuk meminimalisir angka kebocoran.
“Jangan sampai BPNT ini tingkat kebocorannya semakin tinggi, sesuai dengan Perpres 63 tahun 2017 diberlakukannya BPNT untuk lebih baik, dari sebelumnya,” katanya. (Zan/Lim)
