Nizar Zahro Anggota DPR RI
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Anggota DPR RI Dapil Madura, Nizar Zahro mengkritik kebijakan Presiden penggratisan Suramadu yang diresmikan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, selama ini pemerintah membayar hutang pembangunan Suramadu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan yang dijadikan APBN caranya berhutang ke luar negeri.
“Lagi pula nantinya itu akan menjadi beban bagi masyarakat,” kata Nizar ketika berkunjung ke SMK Yannas Husuda Bangkalan, Senin (05/11/2018).
Politikus Gerindra itu menjelaskan bahwa Suramadu sampai saat ini masih belum balik modal, dan ini akan memicu daerah lain untuk menggratiskan tol yang ada di daerah itu.
“Ini akan menjadi dampak buruk, kalau oleh pengadilan crash action ini dipenuhi bahwa semua jalan tol gratis kita maka keuangan dalam keadaan berbahaya,” katanya.
Pencabutan tol Suramadu dianggap menjadi jalan umum oleh Presiden Jokowi terkait kepentingan pilpres tahun 2019 mendatang. Sebab, dicabut menjelang pemilu.
“Nanti biar di sidang oleh Bawaslu dan kita tunggu hasilnya seperti apa,” ujarnya.
Nizar menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah Incumbent dan masih sisa satu tahun lagi menjabat.
Jika memang kebijakan dengan menggratiskan tol Suramadu adalah kebijakan presiden, menurut Politisi asal Madura itu perlu diuji. Sebab, Jokowu saat ini mencalonkan diri sebagai presiden.
“Apakah melanggar undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara atau tidak, makanya perlu dikaji kembali,” jelasnya. (Zan/Lim)
