Dokumen Renda tahun 2015 Badan pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS).
SAMPANG, Lingkarjatim.com– Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) salah satu tugasnya mempercepat pengembangan Surabaya-Madura (Suramadu).
Namun hal itu hingga saat ini masih belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sampang.
Oleh karena itu sejumlah LSM di Kabupaten Sampang tuntut pembubaran BPWS.
Mansur ketua LSM Lembaga Partisipasi Percepatan Pembangunan Daerah (LP3D) Kabupaten Sampang mengatakan, sejak awal BPWS dibentuk hingga saat ini masyarakat Madura masih belum merasakan kontribusinya secara maksimal.
Padahal kata dia, dari support anggaran mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 2011, kurang lebih anggarannya Rp. 292.500.000.
“Kemudian berapa total anggaran yang terserap mulai 2008-2018,” katanya dengan nada bertanya-tanya, Minggu (12/8/2018).
Jika lanjut Mansur, keberadaan dari BPWS tidak ada output dan outcame pada percepatan pembangunan Madura khususnya Kabupaten Sampang, maka lebih baik dibubarkan saja.
“Toh pada akhirnya setiap daerah harus berjuang sendiri untuk membangun daerahnya sesuai undang-undang otonomi daerah,” ujarnya.
Menurut Mansur, ada beberapa alasan sebagai referensi pembubaran BPWS. Diantaranya, BPWS selalu gagal dalam menyeleraskan program dengan pemerintah daerah.
“Salah satu contohnya pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten Sampang sudah bertahun tahun tak terealisasi dengan tuntas,” ucapnya.
Memang ujar Mansur, daerah menjadi penanggungjawab penuh dalam menyediakan lahan yang berkaitan dengan pembebasan lahan.
“Namun koordinasi dan sinergisitas antara BPWS dan pemerintah daerah harus tetap maksimal untuk mensukseskan jalan lintas selatan tersebut,” tandasnya.
Senada dengan Mansur, Ketua Madura Development Watch (MDW) Sampang Mahrus Alie mengatakan, sejak keberadaan BPWS hingga saat ini masih belum ada efek maksimal dari sisi percepatan pembangunan khususnya di Kabupaten Sampang.
“Sudah saatnya personel yang berada di BPWS harus diganti untuk penyegaran bukan dibubarkan,” tegasnya.
Sebab, secara kinerja baik percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) hanya formalitas saja.
“Misalkan pelatihan kerja untuk meningkatkan peluang lapangan kerja di Kabupaten Sampang, itu hanya formalitas saja tidak ada tindaklanjut hingga kemandirian usaha,” cetusnya.
Berdasarkan rencana kerja (Renja) 2015-2019 sebagai tugas yang melekat pada BPWS ada sembilan issu strategis diantaranya, peningkatan daya saing tenaga kerja (SDM) dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat Madura.
“Selain itu, penyedian sarana dan prasarana jalan lintas utara Madura, jalan lintas tengah Madura, dan jalan lintas selatan Madura, dan seterusnya,” Terang Mahrus yang asli warga Sampang. (Hol/Atep/Lim)
