BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Daerah Bangkalan tahun anggaran 2024, Senin (20/03/2023).
Musrembang yang digelar di Gedung Rato Ebhu Bangkalan itu dimaksudkan untuk mencapai permufakatan segenap pemangku kepentingan sebagai titik temu pikiran dan pendapat terhadap usulan-usulan pembangunan yang telah disepakati dalam forum-forum sebelumnya yaitu di mulai dari musyawarah tingkat desa dan kelurahan, musrenbang RKPD tingkat kecamatan.
“Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Musrenbang tahun 2023 hari ini, akan terangkum menjadi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024,” ujar Sekretaris Daerah Bangkalan, Taufan Zairinsjah saat membacakan sambutan Plt Bupati Bangkalan.
Taufan menjelaskan, pada tahun 2024, akan memasuki tahap awal proses perencanaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) RPD periode 2024-2026. Hal itu seiring berakhirnya masa kepemimpinan Bupati periode 2018-2023.
“Dalam penyusunan RPD ini tidak terlepas dari RPJPD Tahun 2005-2025 yang memiliki visi, ‘Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani’,” jelasnya.
Selain itu, Taufan juga mengatakan, kebijakan umum pada Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026 memiliki arah masing-masing dalam setiap tahunnya.
Tahun 2024, Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi.
Tahun 2025, Percepatan Investasi dan Proyek Strategis Berbasis Kawasan serta aktivasi Enterpreneur.
Kemudian tahun 2026, Pemantapan Daya Saing Agrobisnis, Agroindustri, Perdagangan, Industri dan Jasa berbasis Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
“Tujuan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 adalah:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan;
4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” ucapnya. (Moh Iksan/Hasin)
