UTAMA, Lingkarjatim.com – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi.
Hal itu lantaran Wahid Wahyudi diduga terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat salah satu pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Melalui siaran persnya, Jaka Jatim menyampaikan, Disdik Jatim adalah OPD yang paling banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun.
Banyaknya anggaran tersebut memunculkan adanya dugaan bahwa Disdik Jatim dijadikan sebagai tempat pencucian uang dan dijadikan alat untuk korupsi.
Hal itu dibuktikan dengan temuan BPK RI setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai 2022 dengan angka miliaran rupiah anggaran yang kena klaim BPK baik adanya kefiktifan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, tidak setor SPJ pekerjaan dan membelanjakan anggaran negara tidak sesuai dengan spesifkasi (aturan).
“Sementara berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Disdik Jatim tebang pilih terhadap lembaga pendidikan, yang bukan orangnya Kadis Pendidikan dan Pendukung Gubernur Jatim sulit mendapatkan bantuan,” tulis dalam rilis tersebut.
Selain itu, Jaka Jatim juga menyampaikan, informasi yang beredar, KPK telah menyita emas batangan senilai belasan miliar, dua buah Berlian harga miliaran rupiah dan cek yang belum dicairkan sebesar Rp 36 miliar dari hasil penggeledahan di rumah Wahid Wahyudi.
“Kalau penyitaan KPK ini benar, maka jelas Disdik Jatim yang selama ini visi-misinya adalah meningkatkan kualitas pedidikan dan mencerdaskan anak bangsa hanya dijadikan lumbung para koruptor yang berkedok pendidikan, dan hal ini menjadi preseden terburuk di Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Untuk itu, Jaka Jatim menuntut agar Plt. Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi segera undur diri dari jabatannya, karena rakyat sudah memahami cara memimpinya selama ini.
Gubernur selaku pembackup Wahid Wahyudi di Disdik Jatim harus bertanggungjawab karena dinas pendidikan hanya dijadikan tempat pencucian uang.
Wahid wahyudi harus mempertangungjawabkan anggaran dinas pendidikan yang setiap tahun medapatkan surat rekomendeasi dari BPK Perwakilan Jawa Timur untuk pengembalian uang negara miliaran rupiah dan untuk memperbaiki system di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Wahid Wahyudi Segera menyerahkan diri terhadap KPK atas penggeledahan di rumahnya pada tanggal 17-18 Januari 2023 dan dipanggil KPK beberapa kali tidak dipenuhi. Dia seharusnya angkat bicara atas penggeledahan KPK di rumah pribadinya.
Selain itu, Jaka Jatim juga menuntut kepada KPK agar segera ambil paksa Wahid Wahyudi karena beberapa kali dipanggil KPK tidak memenuhi.
KPK segera selidiki harta dan kekayaan Wahid Wahyudi yang bersumber dari APBD dan Menjadi kepanjangan tangan Gubernur Jatim.
Sitaan KPK atas penggeladahan di rumah Wahid Wahyudi atas Cek yang berisi 36 Miliar, 2 buah berlian seharga miliran rupiah dan mas batangan seharga miliaran rupiah, harus dipertanggung jawabkan karena diduga hasil korupsi.
KPK harus tanggap dan mempercepat proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi jika bukti sitaan sudah cukup.
KPK jangan tebang pilih kepada siapapun, sikat dan tangkap tangan kanan Gubernur Jatim yang cawe-cawe dengan korupsi. (*)
