SURABAYA, lingkarjatim.com – Dua periode dipimpin Tri Rismaharini, prestasi Kota Surabaya mentereng di segala bidang. Tapi dalam pandangan Indikator Transparansi Anggaran Publik (Intra Publik), Pemkot Surabaya belum transparan dalam hal tata kelola administrasi dan dokomentasi anggaran.
Direktur Intra Publik, Mauli Fikr memberi contoh. Kata dia, website milik Pemerintah Kota Surabaya belum satu pun mempublikasi dokumen anggaran 2019.
Padahal, menurut Mauli, dokumen tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana melibatkan ikut mengontrol pelaksanaan anggaran. Bahkan, dokumen perencanaan anggaran untuk tahun 2020 juga belum ada yang dipublikasikan juga.
“Dalam hal ini ada indikasi pemerintah Kota Surabaya tidak serius dalam melakukan tata kelola anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang diantaranya harus transparan,” Ungkapnya di Gedung DPRD Surabaya, Senin (07/10/2019)
Ia menambahkan dengan adanya transparansi tersebut (Dokumen Anggaran), kontrol masyarakat terhadap tata kelola anggaran Kota Surabaya akan meningkat, dan itu akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan asli daerah.
“Efektifnya bukan hanya dokumen anggaran tahun sebelumnya yang dipublis, akan tetapi juga dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan dokumen perencanaan Anggaran tahun 2020, seharusnya juga sudah dipublikasi,” ujar dia.
Menurutnya, Dari beberapa Dokumen Anggaran yang berhasil didownload dari websitenya pemerintah Kota Surabaya, terdapat beberapa catatan menarik tentang APBD Kota Surabaya, Pertumbuhan APBD Kota Surabaya mengalami dinamikan yang memperihatinkan, semisal untuk Realisasi APBD tahun 2017 itu mengalami pertumbuhan 17,7% dari tahun sebelumnya.
Namun berbeda dengan pertumbuhan APBD tahun 2018 yang mengalami penurunan ke 1.8%. tentu hal tersebut butuh pertanggungjawaban dan rasionalisasi agar masyarakat faham dengan apa yang terjadi sehingga berefek demikian.
“Dari sektor Pendapatan Asli Daerah, pada realisasi APBD tahun 2018 juga mengalami pertumbuhan yang menghawatirkan, masalahnya PAD Kota Surabaya mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu di level -4%, begitu pula dengan pertumbuhan pendapatan pajak Kota Surabaya yang mengalami penurunan pada tahun 2018 di angka persentase 6,2% dari tahun sebelumnya 2017 yaitu 19,8%,” Imbuhnya
Mereka ditemui oleh William selaku Banggar (Badan Anggaran) dari Fraksi PSI di gedung DPRD Surabaya. William mengatakan aspirasi yang dibawa Intra Publik akan dilajutkan untuk mendorong transparansi dokumen dan anggaran Kota Surabaya.
“Kami akan melanjutkan aspirasi teman-teman dan akan mendorong untuk tercapainya hal tersebut (transparansi dokumen dan anggaran),” ungkapnya. (Samsul Arifin)
