BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pemuda Bangkalan yang tergabung dalam organisasi gerakan mahasiswa penyelamat rakyat (GEMPAR) angkat bicara dalam kasus pembubaran HTI, Selasa, (09/05).
Hal itu disampaikan oleh pembina GEMPAR, Nur Hakim. Ia melihat kasus tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia.
Nur Hakim beralasan reformasi yang diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang pada masa orde lama dan orde baru, kini sirna di rezim Jokowi.
Ia melihat pemerintah terlalu paranoid terhadap ormas yang notabene autokritik dari pemerintah sendiri. Padahal UUD kita mengatakan sah-sah saja kita berkelompok sesuai dengan keyakinan masing-masing.
“Saya rasa pemerintah terlalu paranoid menghadapi sebuah ormas. Kalau mau berfikir lebih jernih saya rasa itu autokritik dari pemerintah,” ucapnya.
Sebelum mengambil sebuah keputusan seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengadakan dialog dan pendekatan secara persuasif kepada HTI. Diakui atau tidak, HTI juga berkontribusi pada pembangunan dan pencerdasan bangsa ini. “Hal itu bisa dibuktikan dikampus-kampus, mereka lebih cerdas ketika berdiskusi ketimbang mahasiswa pada umumnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, seolah-olah pemerintah Indonesia saat ini anti timur tengah. “Mengapa tidak ada pelarangan terhadap ideologi kapitalisme dan liberalisme yang itu sangat bertentangan dengan Pancasila?,” Tanyanya?
Sebagai pemuda, Nur Hakim, menghimbau kepada pemerintah harus meninjau kembali keputusan pembubaran tersebut. Dan lakukan pendekatan dialog yang persuasif.
“Kita hanya berharap keputusan itu ditinjau kembali dan lakukan pendekatan secara persuasif untuk menjaga keutuhan NKRI, kalau seperti ini kan mengundang konflik besar-besaran,” himbaunya. (gazan/diq)
