SURABAYA, Lingkarjatim.com – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi meminta pemerintah provinsi (Pemprov) mempublikasikan data bantuan sosial (Bansos), baik data penerima, penyumbang maupun bentuk dan jumlah bantuan.
Hal itu mengingat hingga detik ini bansos dari pemprov itu tak kunjung diterima dan dirasakan oleh masyarakat terdampak Covid-19, padahal, banyak bantuan yang masuk ke pemprov Jatim dari berbagai pihak, baik dari perusahaan swasta maupun BUMN.
“Data penerima bantuan dan sumber bantuannya harus dipublikasikan untuk menghindari fitnah dan asumsi negatif, mengingat banyak bantuan dari pihak swasta dan BUMN yang diserahkan ke pemprov jatim,” ujar Mathur, Rabu (13/05).
Menurut Mathur, laporan bansos yang berasal dari APBD Pemprov Jatim dengan yang berasal dari sumbangan pihak lain harus dibedakan dan harus akurat, agar tidak sampai terjadi penyelewengan dari semua bentuk bantuan dan anggaran yang disediakan pemprov.
“Semua bentuk bantuan, laporannya harus sesuai dan akurat, bisa berbentuk laporan dokumentasi dan catatan yang real dan sesuai fakta di lapangan,” kata dia.
Selain itu, Mathur juga meminta agar bansos itu segera disalurkan, dengan catatan data penerima bantuan itu harus transparan, sesuai permintaan Presiden Joko Widodo.
“Harus segera disalurkan, karena ada juga bantuan dari pusat, daerah dan Desa, dan datanya harus dibuka tranparan,” tambah dia.
Mathur berharap, masyarakat juga ikut serta membantu pengawasan, jika ada penyelewengan segera laporkan, tidak usah takut untuk melaporkan.
“Jangan sampai bansos ini malah salah sasaran nantinya,” ucap dia. (Moh Iksan)
